Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya/RMOLJabar
Kudeta terhadap kepengurusan Partai Demokrat hingga kini masih berlangsung. Pasalnya, di beberapa momen hari besar Moeldoko dan Johni Allen juga mengucapkan Hari Raya Iduladha dengan mengatasnamakan Ketum dan Sekjen DPP Demokrat.
Selain itu, baru-baru ini kubu Moeldoko berencana mengadakan HUT Partai Demokrat ke-20 di sebuah hotel kawasan Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB. Padahal, HUT ke-20 Demokrat telah diselenggarakan pada Jumat (9/9), dan dipimpim langsung oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, beberapa saat sebelum acara dimulai, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Jayabaya langsung merespons acara tersebut dengan mendatangi lokasi tempat diselenggarakannya peringatan HUT Partai Demokrat 'abal-abal'. Dirinya tak sendiri, ratusan kader Partai Demokrat turut mendampingi.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya memaparkan, upaya-upaya yang terus dilakukan oleh para gerombolan tersebut agar diabaikan. Bahkan, ia menilai upaya tersebut malah terkesan mempermalukan diri sendiri.
"Kalau soal itu, biarkan saja mempermalukan dirinya sendiri kan?" papar Asep kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (13/9).
Kendati demikian, Asep menambahkan, langkah tersebut akan ditertawakan oleh banyak orang. Walaupun, orang yang menertawakannya tidak akan secara langsung dihadapan para gerombolan tersebut.
"Toh, diam-diam banyak orang yang malah menertawakannya, meskipun orang-orang tersebut tak lakukan itu dihadapannya kan? Menutup malu orang lain itu kan sebagian dari iman juga," ujarnya.
Pemerintah telah resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021 lalu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan, hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak," tegas Yasonna, pada Maret lalu.
