Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kebijakan PPKM Jawa-Bali Lanjut Terus, Luhut: Ini Alat Kita Untuk Memonitor Penyebaran Pandemi Covid-19

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mungkin mempertanyakan sampai kapan penerapan kebijakan PPKM akan berakhir. Pemerintah pun menjawab bahwa kebijakan PPKM akan terus berlangsung untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual terkait update PPKM bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin malam (13/9).

Dalam pemaparannya Luhut menegaskan teknis penerapan PPKM ini tidak hanya dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga di luar dua pulau tersebut.


"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti juga Pak Airlangga juga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama," ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menerangkan, setiap pekannya PPKM akan selalu dilakukan evaluasi, guna menilai efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang pad aintinya bertugas menekan angka kasus konfirmasi.

"Dan tidak mengulang kejadian yang sama (lonjakan kasus positif dan kematian Covid-19) dikemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut menekankan soal fungsi keberlanjutan diterapkannya PPKM. Di mana ia menyebut lankah intervensi penanganan Covid-19 ini sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi yang berasal dari virus SARS-CoV-2.

"Jadi PPKM ini alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya," katanya.

Adapun dengan mengacu pada pengalaman sejumlah negara tetangga, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan PPKM agar kasus aktif tidak melonjak lagi, dan dharapkan mampu mengendalikan penyebarannya.

"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya