Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR Sejak Lama Khawatir Data Kementrian Bobol

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 20:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Data kementerian dan lembaga di Indonesia diduga kuat kembali dijebol. Pelakunya dikabarkan hacker China yang mengaku sebagai Mustang Panda.

Menyikapi kembali bobolnya data Kementrian Lembaga, anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyatakan bahwa pemerintah harus serius melindungi situs dan data-data strategi khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita.

"Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” ujar Sukamta kepada wartawan, Senin (13/9).


Legislator dari Fraksi PKS ini meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial.  Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

Dia menambahkan kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo  sebagai kementrian leading sektor yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi tidak memiliki taring untuk memberikan ketegasan kepada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data pemerintah.

“Seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” tegasnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga memberikan catatan mengenai maraknya serangan hacker berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

“ Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementrian dan Lembaga di sasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, spionase oleh Mustang Panda ini kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap.

"Maka tugas BSSN ialah menangkalkan dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” dalam pesan tertulisnya Senin, (13/9). "Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya