Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kecam Dugaan Pemerkosaan di Jayapura, PAN: Tolak Jalan Damai, Pelaku Harus Dihukum!

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 18:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Empat orang siswi di Jayapura, Papua, diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan politikus dan pejabat. Polisi menyebut korban dan terduga pelaku pemerkosaan sudah berdamai. Hal ini lantas menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Salah satunya dari Partai Amanat Nasional yang mengecam tindakan pemerkosaan yang diduga dilakukan oknum pejabat dan politisi terhadap 4 siswa SMA di Jayapura.

Jubir Muda PAN, Febri Wahyuni Sabran, meminta aparat menolak penyelesaian kasus secara damai dan mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya.


"PAN berdiri bersama korban untuk membela hak-haknya," ujar Febri lewat keterangan persnya, Senin (13/9).

Menurut wanita yang akrab disapa Uni Eby ini, aparat penegak hukum mesti menindak tegas orang-orang yang diduga sebagai pelau dari perlakuan tidak sesnonoh tersebut, dan termasuk tidak bisa menjadikan jabatan sebagai alasannya.

"Jalan damai harus ditolak dan pelaku harus diusut tuntas," tegasnya.

Penyelesaian kasus dengan damai, bagi Eby, tidak lantas menghilangkan luka dan trauma korban. Karena itu, balasan yang setimpal harus diberikan kepada mereka yang yang melanggar.

"Pelaku harus dihukum!" imbuhnya menekankan.  

Lebih lanjut, Finalis Putri Muslimah ini menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya memberikan contoh dan keteladanan, bukan malah melakukan tindakan amoral dan menyimpang.

Karena itu, dirinya meminta Kepolisian agar transparan dalam mengusut kasus ini sampai tuntas. Keterlibatan politikus dan pejabat kementerian jangan sampai memanipulasi proses hukum yang berlaku.

"Saya mengajak masyarakat  turut mengawal kasus kekerasan seksual ini. Jelas, tapuk kekuasaan tak layak diisi orang yang tak bermoral," tutup Eby.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya