Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kecam Dugaan Pemerkosaan di Jayapura, PAN: Tolak Jalan Damai, Pelaku Harus Dihukum!

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 18:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Empat orang siswi di Jayapura, Papua, diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan politikus dan pejabat. Polisi menyebut korban dan terduga pelaku pemerkosaan sudah berdamai. Hal ini lantas menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Salah satunya dari Partai Amanat Nasional yang mengecam tindakan pemerkosaan yang diduga dilakukan oknum pejabat dan politisi terhadap 4 siswa SMA di Jayapura.

Jubir Muda PAN, Febri Wahyuni Sabran, meminta aparat menolak penyelesaian kasus secara damai dan mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya.


"PAN berdiri bersama korban untuk membela hak-haknya," ujar Febri lewat keterangan persnya, Senin (13/9).

Menurut wanita yang akrab disapa Uni Eby ini, aparat penegak hukum mesti menindak tegas orang-orang yang diduga sebagai pelau dari perlakuan tidak sesnonoh tersebut, dan termasuk tidak bisa menjadikan jabatan sebagai alasannya.

"Jalan damai harus ditolak dan pelaku harus diusut tuntas," tegasnya.

Penyelesaian kasus dengan damai, bagi Eby, tidak lantas menghilangkan luka dan trauma korban. Karena itu, balasan yang setimpal harus diberikan kepada mereka yang yang melanggar.

"Pelaku harus dihukum!" imbuhnya menekankan.  

Lebih lanjut, Finalis Putri Muslimah ini menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya memberikan contoh dan keteladanan, bukan malah melakukan tindakan amoral dan menyimpang.

Karena itu, dirinya meminta Kepolisian agar transparan dalam mengusut kasus ini sampai tuntas. Keterlibatan politikus dan pejabat kementerian jangan sampai memanipulasi proses hukum yang berlaku.

"Saya mengajak masyarakat  turut mengawal kasus kekerasan seksual ini. Jelas, tapuk kekuasaan tak layak diisi orang yang tak bermoral," tutup Eby.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya