Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mayoritas Warga Hong Kong Mengaku Kabur ke Taiwan Karena Alasan Politik

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 15:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Situasi politik yang kacau dan mengerikan membuat warga Hong Kong beramai-ramai mengajukan permohonan tinggal di Taiwan. Terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada Juli tahun lalu.

Sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Taipei Times, bahwa warga yang meninggalkan Hong Kong telah memohon perlindungan dengan mengajukan Pasal 18 Undang-Undang yang Mengatur Hubungan dengan Hong Kong dan Makau, yang isinya antara lain, “Bantuan yang diperlukan harus diberikan kepada penduduk Hong Kong atau Makau yang keselamatan dan kebebasannya terancam karena alasan politik."

Lebih dari 100 orang menyebut faktor politik sebagai alasan mengapa mereka lari negaranya.


Mereka yang mencari bantuan melalui undang-undang tersebut dapat mengajukan permohonan tempat tinggal sementara atau permanen di Taiwan, kata sumber tersebut, menambahkan bahwa Kantor Layanan dan Pertukaran Taiwan-Hong Kong di Taipei membantu warga Hong Kong dengan aplikasi mereka.

"Dewan Kerjasama Ekonomi dan Budaya Taiwan-Hong Kong telah menganggarkan 31,42 juta New Taiwan Dollar (setara 1,13 juta dolar AS) untuk memberikan layanan kepada warga Hong Kong tahun depan, termasuk menawarkan bantuan kepada penduduk wilayah yang ingin datang ke Taiwan," kata sumber tersebut.

Direktur Jenderal Asosiasi Hong Kong Taiwan Sang Pu mengatakan dia menghargai bantuan yang telah diberikan Dewan Urusan Daratan Hong Kong kepada warga Hong Kong, tetapi menyatakan harapan bahwa pelamar tidak akan diberi label 'pengungsi politik' atau diminta untuk menunjukkan bukti partisipasi dalam protes.

"Persyaratan seperti itu akan menempatkan pelamar dalam risiko jika informasi mereka bocor dan juga akan membatasi mereka yang memenuhi syarat untuk melamar," katanya.

Statistik dari Biro Keamanan Hong Kong menunjukkan bahwa sekitar 10.500 warga Hong Kong beremigrasi tahun lalu, yang merupakan pertama kalinya sejak 2006 lebih dari 10.000 orang pindah dari wilayah itu dalam satu tahun.

Statistik menunjukkan, emigrasi dari Hong Kong tetap tinggi dari tahun 1996 hingga 2002, tetapi kemudian turun setiap tahun hingga mencapai titik tertinggi lagi tahun lalu.

Data tersebut juga menunjukkan, mereka yang beremigrasi menyukai Australia, Kanada, dan AS, dalam urutan itu.

Namun, jumlah sebenarnya dari mereka yang beremigrasi tahun lalu mungkin lebih tinggi dari perkiraan, karena angka tersebut tidak termasuk mereka yang pindah ke Taiwan, atau mereka yang memiliki paspor British National Overseas pindah ke Inggris.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Mei tahun lalu juga telah menyerukan inisiatif untuk mendukung warga Hong Kong yang berjuang untuk demokrasi dan kebebasan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya