Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam pada Sabtu (11/9)/Net

Politik

Instruksi Prabowo, Kader Gerindra Wajib Jadi Pendekar NKRI

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 10:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kader Partai Gerindra mendapat perintah khusus dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Perintah itu adalah menjadi pendekar penjaga Negara Kesatuan Srepublik Indonesia (NKRI).

Begitu ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam pada Sabtu (11/9).

"Tugas kader Gerindra yang diinstruksikan dan diharapkan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu menjadi pendekar dan penjaga NKRI," ujar Muzani kepada wartawan, Minggu (12/9).


"Kita harus jaga wilayah kita, kita harus jaga perbatasan kita, jaga ideologi kita, jaga kesehatan rakyat kita dan tugas kader Gerindra adalah menjaga integral NKRI ini," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, kehidupan sosial memang dinamis. Ada kalanya perselisihan terjadi. Tetapi, perselisihan haruslah sementara dan semua kembali sebagai satu Bangsa Indonesia.
 
"Ini lah yang kita maksud hidup bernegara, ini yang kita maksud hidup berbangsa, ada kala kita berbeda, ada kala berpisah, ada kala kita berseteru, tapi tidak untuk selamanya dan kita akan kembali ke dalam pangkuan yang sama namanya NKRI," terangnya.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang belum entas dari Indonesia. Kata Muzani, penanganan Covid-19 akan lebih baik jika dilakukan secara gotong royong dan bahu-membahu.

"Para pemimpin dan para tokoh partai politik harus saling bahu membahu, urusan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah, presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Urusan Covid-19 menjadi tanggung jawab kita semua," pungkasnya.

Dalam acara itu, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Kepulauan Riau Iman Sutiawan serta Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya