Berita

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi/Repro

Politik

Tegaskan Pemilu 2024 Tidak Ditunda, Komisoner KPU RI: Ada Pihak-pihak yang Menunggangi Isu Itu

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 16:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana yang beredar di masyarakat terkait penundaan Pemilu serentak dari tahun 2024 menjadi tahun 2027 dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, Penyelenggara Pemilu hingga kini tengah mengerjakan persiapan berdasarkan konstitusi dan regulasi yang ada (existing).

Katanya, Pemilu tetap digelar tahun 2024 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tergabung dalam Tim Kerja Penyelenggaraan Pemilu.


Pramono menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Menyoal Independensi Penyelenggara Pemilu : Kesiapan Anggaran Pemerintah dan Kemungkinan Penundaan Pemilu Tahun 2024" pada Sabtu sore (11/9).

"KPU tidak memiliki agenda untuk menunda Pemilu 2024, serta tidak menjadi bagian dari pihak yang memainkan isu penundaan Pemilu," tegas Pramono.

Menurut Pramono, wacana penundaan Pemilu itu sudah dikoreksi oleh komisioner KPU sejak awal bergulir deras isunya. Ia menduga, ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi terkait isu penundaan Pemilu serentak 2024 ke 2027.

"Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan dan menunggangi isu itu untuk kepentingan mereka sendiri," sesalnya.

Pramono menambahkan, saat ini KPU masih fokus untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan Pemilu dan Pilkada 2024. Mulai dari regulasi, terobosan atau penyederhanaan, infrastuktur IT, hingga sosialisasi.

Dalam menyiapkan berbagai hal tersebut, Pramono memastikan KPU juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"KPU tentu menerima masukan dari berbagai pihak LSM, kampus, parpol, kementerian terkait, dan lain-lain," pungkasnya.

Selain Pramono, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua JPPR Alwan Ola, Komisoner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya