Berita

Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB, Jazilul Fawaid (kanan bawah) dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?" pada Sabtu siang, 11 September/Repro

Politik

Legislator Demokrat: RUU PDP Bisa Jadi Landasan Jangka Panjang Program Keluarga Harapan

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) bisa menjadi penopang sekaligus landasan jangka panjang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Terutama, dalam memberikan perlindungan terhadap data masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, saat ini pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan koordinasi dalam mekanisme penyaluran PKH.

Rizki mencontohkan di daerah asalnya Kabupaten Pandeglang, Banten, bagaimana penggunaan teknologi mampu membantu dalam memastikan bantuan PKH tersalurkan tepat sasaran.


"Pemerintah pusat dan daerah saat ini juga terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah Pandeglang yang dalam hal ini teknologi dan akses informasi dapat tersalurkan bantuan PKH dengan tepat sasaran," kata Rizki Natakusumah dalam keterangan, Sabtu (11/9).

Legislator Partai Demokrat ini mengatakan, seiring perkembangan tekonologi pada penyaluran PKH, penting kemudian diberikan juga jaminan data-data masyarakat penerima manfaat tidak disalah gunakan.

Dengan adanya jaminan data masyarakat, lanjutnya, pemerintah baik pusat dan daerah bisa melanjutkan memaksimalkan fasilitas yang ada dalam penyaluran PKH yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Saya menghimbau untuk memanfaatkan segala fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga juga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional," katanya.

Sementara, Sub Koordinator Kerjasama Internasional PDP Kemenkominfo, Ulfah Diah Susanti mengatakan, peranan Kominfo dalam PDP di Indonesia adalah sebagai pembuat regulasi, kebijakan, dan panduan terkait PDP.

Sekaligus, kata dia, pengembang ekosistem yang berperan dalam membangun kesiapan implementasi PDP. Baik itu di sektor swasta dan publik.

"Begitu juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mempromosikan pemahaman dan kesadaran kepada publik, serta menjalin kerja sama dalam rangka pengawasan dan implementasi PDP serta sebagai pengawasan dan penegakan hukum," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya