Komisi III DPR: Tidak Tayangkan Saipul Jamil Sudah Tepat, Tapi Ingat Ada HAM

Keputusan untuk tidak menayangkan mantan napi kasus pencabulan dan suap, Saipul Jamil di stasiun televisi dinilai sudh tepat dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun demikian, larangan tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk menghilangkan hak asasi manusia (HAM).

"Masalahnya kan glorifikasi terhadap bebasnya SJ (Saipul Jamil) oleh media-media hiburan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap psikologi korban dan tidak menunjukkan sensitifitas terhadap upaya kita menanggulangi kekerasan seksual,” ucap anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/9).

Politisi Partai Nasdem ini sepakat jika televisi menahan diri dulu untuk menampilkan Saipul Jamil di layar kaca. Namun dia meminta agar hak Saipul untuk mencari nafkah tidak dihalangi.

"Jadi yang diatur adalah kontennya," jelasnya.

Dia menambahkan, Saipul Jamil harus mengakui kesalahannya dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakuaknnya itu tidak patut dicontoh seluruh masyarakat.

“SJ dapat tampil sebagai narasumber untuk mengingatkan bahaya kekerasan seksual. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan nafkah tidak dilanggar. Tinggal kontennya yang perlu diatur," tandasnya.