Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau area untuk ibukota baru/Net

Publika

Berbahaya Sekali Jika Hanya Berdasarkan Ambisi Pribadi Presiden

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 14:37 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

LAGU Ayam den lapeh. Lagu minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Elly Kasim. Sekarangpun masih banyak yang upload punya ratusan ribu viewer di Youtube.

Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi sebagai berikut; … hati akan resah, …menjadi kesal karena terkecoh/tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas,…akhirnya tidak memiliki apa-apa.

Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. IKN lama terbang/ hilang, IKN baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana membiayai pemindahan ibukota baru, dari awal menyatakan untuk menyewakan/menjual aset-aset di ibukota lama Jakarta.


Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua aset gedung mewah bersejarah di jalan Merdeka Barat, Timur, Selatan dan Utara. Termasuk asset mewah di Senayan dan semua Markas Besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya Konglomerat dan Asing. Terutama Asing akan memiliki semua asset tersebut, karena merekalah yang mempunyai kemampuan financial. IKN lama terbang melayang. Ayam den terbang.

Biaya IKN baru, negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang.

Jokowi menyampaikan bahwa IKN baru tidak dibangun/didanai oleh negara, tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa aset baru di IKN baru. IKN baru lepas kepada investor. Ayam den lapeh/lepas.

Wow, seekor terbang seekor lepas, tidak satupun yang dimiliki. Ini sangat berbahaya. Negara kedepan tidak lagi punya asset, terutama asset bersejarah ratusan tahun di Jakarta.

Pertanyaannya untuk kebutuhan mendesak apa Ibu Kota Negara harus di pindahkan secepatnya, dan harus dimasa pemerintahan Jokowi?. Dimana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi, dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa? sehingga akan melepas asset bangsa yang sangat bersejarah.

Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu 'memaksa'. Semata merupakan misi pribadi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy.

Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju IKN Baru. Namun Presiden Jokowi  tetap“keukeuh” kata urang Sunda, keras kepala, harus dibangun dimasa periode Jokowi. Tanpa peduli akibat nanti ditinggalkan.

Berkaca pada proyek Sepur Kilat. Dikenal dengan proyek KCIC. Juga proyek “keukeuh” dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak 8,6 miliar dolar AS. Didiek Hartantyo, Direktur Utama KAI mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan Negara. Persis itu akan terjadi.

Komunikasi antara RI dan China dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing, sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek sepur kilat ini proyek mubazir, dan merugi buat selamanya.

Di dunia belum ada negara yang berhasil alias gagal pemindahan ibukota nun jauh dari ibukota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer, kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar.

Mubazir dan kembali merugikan seperti sepur kilat akan membuat bangsa dan Negara merana, dan milineal dan generasi Z kedepan menderita.

Artinya sangat berbahaya jika pindah IKN Baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Presiden Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban.

Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru. Ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah. IKN Jakarta masih tetap berjaya.


Penulis adalah pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya