Berita

Peternak ayam di Blitar membentangkan poster soal harga jagung saat Presiden Joko Widodo kunjungan kerja/Net

Politik

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 12:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penangkapan seorang peternak yang meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo agar harga jagung diturunkan harusnya tidak perlu dilakukan. Hal itu justru membuat citra Presiden Jokowi semakin buruk di mata rakyat.

"Coba polisi lihat dan baca apa aspirasi dan suara peternak ini, urusan nyawa dan nasib masa depan peternak nasional yang sedang sekarat karena harga jagung yang terus naik," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono lewat keterangan persnya, Jumat (10/9).

Riyono menilai sikap dan perlakuan aparat berlebihan. Yang harusnya dilakukan, kata dia, adalah dengan langkah persuasif karena tidak semua warga bisa memahami regulasi pengamanan presiden.


"Kenapa Presiden tidak melihat dan berdialog langsung dengan peternak yang menyuarakan aspirasi? Kalau mau, sejenak turun dan mendengarkan akan mendapatkan solusi. Suara peternak tersebut adalah suara peternak rakyat seluruh Indonesia,” ujarnya.

Riyono berpendapat, protes peternak yang mengeluhkan harga jagung mahal sebagai bahan utama pakan ternak cukup memberatkan bagi bisnis peternakan rakyat. Apalagi yang menggunakan sistem kemitraan. Harga daging ayam dan telur terus turun.

"Pak Presiden kalau kunjungan jangan hanya melihat yang enak-enak saja, sekali-kali dengarkan suara pahit rakyatmu yang bisa jadi itu adalah kondisi faktual yang belum anda ketahui," tutup Riyono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya