Berita

Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen/Net

Dunia

Dikritik Karena Tunjuk Pejabat yang Bermasalah dengan PBB dan AS, Taliban: Kami Hidup di Dunia yang Berat Sebelah

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok Taliban sudah membentuk pemerintahan sementara Afghanistan, yang menurut banyak pihak tidak inklusif seperti yang pernah mereka janjikan sebelumnya.

Dalam sebuah wawancara bersama media corong pemerintah China,Global Times, Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen angkat bicara mengenai hal tersebut.

Dia mengatakan bahwa kelompoknya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan politisi Afghanistan lainnya, dan jika kesepakatan tercapai, orang lain di luar kabinet saat ini akan memiliki kesempatan untuk mengambil pekerjaan tingkat tinggi di pemerintahan baru.


“Kami percaya pada inklusivitas pemerintah,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah formal dapat dibentuk antara sekarang dan Oktober.

Menepis kritik yang mengatakan Taliban tidak inklusif atas susunan pemerintah yang baru diumumkan, Shaheen mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan sementara dan penunjukan menteri saat ini adalah untuk mengisi kekosongan karena diperlukan untuk memberikan layanan penting kepada rakyat Afghanistan.

“Banyak posisi tetap kosong tetapi mereka akan diisi setelah pertimbangan,” katanya.

Shaheen mencatat bahwa setiap perubahan dan penyesuaian mengenai pemerintah dimungkinkan sebelum pemerintah formal dibentuk.

Ketika ditanya mengenai pengangkatan Mullah Hasan Akhund sebagai Perdana Menteri sementara dia masih dalam daftar sanksi PBB  dan Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri Dalam Negeri yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh AS,  Shaheen mengatakan bahwa dunia memandang mereka dengan tidak adil.

“Kami hidup di dunia yang berat sebelah. Kami berharap  mereka yang mencintai kebebasan akan mendukung kami dalam upaya kami untuk membangun negara kami, untuk membangun perdamaian, dan bekerja untuk kemakmuran rakyat kami,” katanya.

Menurut Shaheen, prioritas utama pemerintah baru adalah untuk fokus pada pekerjaan ekonomi termasuk  menciptakan lapangan kerja dan mengangkat standar hidup penduduk.

Pembangunan Afghanistan, juga menjadi fokus utama sambil berupaya menegakkan perdamaian.

Setelah fokus-fokus itu,  Taliban berharap dapat mengundang delegasi tingkat tinggi dari negara lain termasuk China untuk mengunjungi Afghanistan.

Bicara mengenai krisis pangan yang membayangi di Afghanistan, juru bicara itu mengatakan bahwa dia berharap negara-negara sahabat, termasuk negara-negara tetangganya, akan maju dan membantu rakyat Afghanistan pada saat yang genting ini.

“Kami tidak menginginkan bantuan ini untuk diri kami sendiri tetapi kami menginginkannya untuk rakyat kami," kata Shaheen.

Sudah selayaknya negara-negara Barat memiliki kewajiban moral untuk mendukung Afghanistan.
“Jika mereka tidak ambil bagian, berarti mereka tidak membantu rakyat Afghanistan (yang menunjukkan) slogan-slogan mereka dengan nilai-nilai HAM dan kemanusiaan adalah kata-kata kosong. Mereka mengangkat slogan di satu sisi, tetapi melakukan sebaliknya,” ujarnya.

Mengenai pertanyaan tentang masalah  Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) , juru bicara menjelaskan bahwa setelah kesepakatan Doha, banyak anggota organisasi ini telah meninggalkan Afghanistan karena mereka diberitahu tidak ada yang dapat menggunakan Afghanistan melawan negara lain.

Dia mengatakan memutuskan hubungan dengan terorisme adalah kepentingan Afghanistan karena mereka ingin fokus pada pembangunan negara untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi rakyat mereka.

Shaheen juga mengatakan bahwa mereka memiliki tiga komitmen.

"Pertama, kami tidak akan mengizinkan pelatihan apa pun di wilayah kami. Kedua, kami tidak akan mengizinkan penggalangan dana apa pun bagi mereka yang berniat melakukan agenda asing. Ketiga, kami tidak akan mengizinkan pendirian pusat rekrutmen di Afghanistan. Ini adalah hal utama,” ujarnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya