Berita

Lembaga pemasyarakatan (Lapas)/Net

Hukum

Choudry Sitompul: Harus Seimbang Perhatian di Dalam Lapas Dengan Standar Kehidupan di Luar Lapas

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 02:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Melihat permasalahan lapas di Indonesia harus dengan persepsi yang fundamental, bukan karena perawatan gedung atau lembaga pemasyarakatan semata, namun lebih jauh mengenai hal itu yakni hak asasi manusia terhadap seluruh narapidana.

Hal itu disampaikan pengamat hukum, Choudry Sitompul, dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Duka Terbakarnya Lapas Tangerang", yang disiarkan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (9/9).

Choudry mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dan dilematis dalam membahas masalah lembaga pemasyarakatan.


"Di dalam negara yang anggarannya terbatas. Mungkin enggak kita memberikan fasilitas ini? Ini semacam bread and butter saja gitu. Kita milih yang mana?” ujar Choudry.

Dia menjelaskan, harus ada keseimbangan antara kehidupan di luar dan di dalam rumah tahanan. Namun juga tidak memberikan hal yang berlebihan terhadap para narapidana.

"Minimal sama dengan kehidupan standar di luar. Kalau menurut konsepnya, karena yang dikekang itu yang dibatasi adalah hak kemerdekaan dia bergerak, bahkan hak-hak politik terhadap pidana ringan yang tidak dihapus hak politiknya," katanya.

Menurutnya, harus ada pembahasan permasalahan secara tuntas, dari hal regulasi, hingga teori pemidanaan yang menganggap semua harus di penjara. Ia mendorong semua pihak mencarikan solusi yang baik untuk segala permasalahan lapas. Karena dalam perspektifnya, lapas merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana

"Kita tahu bahwa lapas ini adalah ujung dari pelaksanaan eksekusi ini. Kalau dihulunya saja dikatakan terus mengalir teori pemidanannya mungkin harus dipikirkan teori percobaan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya