Berita

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin/RMOLSumut

Politik

Bawaslu Perkirakan Banyak Pelanggaran Jika Pemilu Serentak Digelar di Masa Pandemi

JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Akan ada banyak pelanggaran jika Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 digelar saat Indonesia masih bergelut dengan situasi pandemi Covid-19.

Begitu prediksi anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam webinar bertajuk "Kesiapam Serta Antisipasi Penyelenggara Pada Pemilu dan Pilkada 2024, Skenario Pandemi Covid-19” pada Kamis (9/9).

Afif mencontohkan jumlah pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan di tengah kondisi normal dan kondisi pandemi Covid-19. Yakni saat gelaran Pilkada 2018 di 171 wilayah yang mencatat terjadi sebanyak 947 pelanggaran. Sementara, pilkada 2020 dengan 270 titik pelaksanaan pelanggaran terjadi sekitar 3.576.


Kata dia, kemeriahan pesta demokrasi di tengah pandemi membawa pada satu jenis unsur pelanggaran administrasi. Terutama, soal pelanggaran protokol kesehatan.

"Gambarannya apa? Kalau kita tidak segera beradaptasi, maka potensi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prokes jika masih ada aturan terkait pandemi, itu yang paling diprediksi akan tinggi," kata Afifuddin.

Dijelaskan Afifuddin, sebagian besar pelanggaran terjadi karena banyak peserta yang melakukan metode kampanye dengan menggunakan cara-cara konvensional, seperti pertemuan tatap muka secara langsung.

"Gambaran kita, kalau pemilu itu pemilu DPR, wah ini luar biasa. Karena semua calon kan punya cara untuk mendekati para konstituen dan kalau caranya masih dipake cara dengan metode yang lama, paling potensi pelanggaran di metode atau pelanggaran administrasi soal prokes," terangnya.

"Nah ini yang menurut kami belum serius kita bahas dalam konteks desain 2024. Tentu sembari berdoa tidak terjadilah (pandemi berkepanjangan)," pungkasnya.

Hadir pembicara pada acara ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani, Komisioner KPU RI Viryan Aziz, dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemiku Kota Bekasi Rofiudin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya