Berita

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono di Pos Penyekatan PPKM Prambanan, Kamis, 9 September/Repro

Presisi

Tinjau Pos PPKM Prambanan, Irjen Istiono Berharap Kedisiplinan Masyarakat Turunkan PPKM Menjadi Level 2

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa Tengah kembali diperpanjang. Hanya saja, saat ini sudah mulai menunjukkan tren positif, di mana situasinya sudah turun ke level 3.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan, pada hari ini dirinya bersama Direktur Jasa Raharja dan Dirlantas Polda Jateng berada di perbatasan Prambanan dan Klaten, yang termasuk perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat penerapan PPKM Level 3.

"Saya di sini melihat aksi rekan-rekan di lapangan khususnya di Polda Jateng. Di perempatan ini dilakukan sosialisasi masalah peduli lindungi kepada para pengguna jalan," ujar Istiono, di Pos Penyekatan PPKM Prambanan, Kamis (9/9).


Lebih lanjut, Istiono menuturkan, para pengguna jalan rata-rata sudah tertib dalam menggunakan masker dan helm. Dia berharap, dengan adanya langkah pengetatan yang dilakukan oleh Polda Jateng, PPKM level 3 bisa kembali turun ke PPKM level 2.

"Rata-rata sudah tertib. Untuk masker dan helm digunakan dengan baik. Yang terpenting himbauan tentang protokol kesehatan (Prokes) terutama menggunakan masker di wilayah Klaten ini terus dilakukan dengan baik," katanya.

Istiono juga berpesan, pada wilayah-wilayah konsentrasi tempat ekonomi, pariwisata, dan area publik masyarakat harus bisa disiplin menggunakan masker dan jaga jarak.

Bahkan, dia mengapresiasi jajaran Polda Jateng yang terus menerus melakukan langkah sosialisasi dan pengetatan mobilitas di jalan.

Jika di wilayah konsentrasi tempat ekonomi, pariwisata, dan area publik lainnya disiplin masker dan jaga jarak, Istiono yakin PPKM segera turun ke level 2.

"Saya apresiasi jajaran Polda Jateng, khusus di perbatasan daerah menuju tempat wisata sementara harus dikendalikan juga, jangan sampai nanti terjadi lonjakan-lonjakan yang selalu kita kendalikan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya