Jakarta Masih PPKM meski Covid-19 Landai, Pengamat: Seperti Ada Agenda Tersembunyi Jatuhkan Pemprov DKI

Keluarnya DKI Jakarta dari zona merah Covid-19 patut menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang menyatakan DKI tidak lagi masuk zona merah kasus pandemi Covid-19.

"Saya kira demikian ya, mestinya segera mencabut PPKM di DKI Jakarta. Karena jangan sampai ini bagian dari skenario untuk seolah-olah tidak memberikan penilaian kepada prestasi Pemprov DKI atas usaha kerja kerasnya dalam penanganan Covid-19," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).

Menurut Saiful, pemerintah pusat harus objektif. Jika kasus turun, maka aturan juga harus diturunkan.

"Jangan seperti ada ego sektoral dan seperti status PPKM menjadi penilaian kepada Pemda yang telah berusaha keras dalam mengatasi pandemi," kata Saiful.

Menurut Saiful, level PPKM sendiri telahh mengakibatkan belenggu kepada daerah. Kebijakan ini juga seolah pemerintah pusat memberikan penilaian negatif melalui level-level tertentu kepada pemerintah daerah.

"Saya menyarankan harus objektif dalam melakukan penilaian kepada pemda yang telah berusaha menurunkan angka positif Covid. Status level 3 bagi DKI dan daerah lainnya merupakan bagian ketidakberhasilan pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penanganan Covid-19," jelas Saiful.

Saiful pun khawatir, jika tidak diturunkan atau dicabut PPKM di DKI, maka rakyat bertanya-tanya dan curiga adanya agenda tersembunyi dari pemerintah pusat terhadap DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan.

"Kalau tidak diturunkan akan menimbulkan pertanyaan liar publik, jangan-jangan ada orang tertentu yang memang menginginkan angkanya selalu naik sehingga diuntungkan melalui penanganan Covid-19," pungkas Saiful.