Presiden Joko Widodo/Repro
Satu pengingat untuk Presiden Joko Widodo kembali disampaikan publik, khususnya terkait seruan perang yang digaungkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Apa yang tengah dikampanyekan OPM tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat, karena dikhawatirkan merembet ke persoalan sosial di Bumi Cendrawasih.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan tegas untuk permasalahan di Papua.
"Presiden Jokowi harus mengambil langkah strategis dan berkelanjutan melalui akselerasi resolusi konflik di Papua," ucap Herry Mendrofa melalui keterangan persnya, Rabu (8/9).
Menurutnya, persoalan di Papua harus menjadi perhatian serius Pemerintah Jokowi, dan harus lebih ditingkatkan. Karena Herry memandang ada pihak-pihak luar yang meningkatkan pengaruhnya di Papua.
"Jika Jokowi abai soal Papua kemungkinan intervensi asing meningkat. Harus dipastikan bahwa telah dioptimalkannya perhatian pemerintah itu tidak hanya sebatas klaim sepihak karena Papua ini cukup menarik sorotan dunia internasional,†tuturnya.
Lebih lanjut, Herry menilai persoalan di Papua itu seyogianya dilihat dari beragam aspek dengan mengedepankan pendekatan sosiologis.
"Dalam konteks Papua, bukan pendekatan politik melainkan pendekatan sosiologis yang paling tepat karena muatannya humanis, kolaboratif serta solutif," ujarnya.
Maks dari itu, Herry menyebutkan beberapa variabel penting yang patut dijadikan pertimbangan Pemerintah jika resolusi konflik ingin tercapai di Papua.
Karena dari sepengamatannya, selama ini kebijakan otonomi khusus belum mampu menjawab permasalahan di Papua secara komprehensif.
"Hemat saya resolusi konflik di Papua itu perlu mempertimbangkan variabel tercapainya Keadilan Sosial secara merata, perhatian pemerintah dan soal intervensi asing," jelas Herry.
"Kebijakan Otonomi Khusus Papua bisa dianggap nirsolutif, karena dugaan saya hanya dinikmati oleh segelintir elit. Artinya keadilan sosial disana belum merata," tutupnya.
