Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Ingatkan Jokowi Jangan Abaikan Seruan OPM, CISA: Kemungkinan Ada Intervensi Asing yang Meningkat!

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 00:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Satu pengingat untuk Presiden Joko Widodo kembali disampaikan publik, khususnya terkait seruan perang yang digaungkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Apa yang tengah dikampanyekan OPM tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat, karena dikhawatirkan merembet ke persoalan sosial di Bumi Cendrawasih.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan tegas untuk permasalahan di Papua.


"Presiden Jokowi harus mengambil langkah strategis dan berkelanjutan melalui akselerasi resolusi konflik di Papua," ucap Herry Mendrofa melalui keterangan persnya, Rabu (8/9).

Menurutnya, persoalan di Papua harus menjadi perhatian serius Pemerintah Jokowi, dan harus lebih ditingkatkan. Karena Herry memandang ada pihak-pihak luar yang meningkatkan pengaruhnya di Papua.

"Jika Jokowi abai soal Papua kemungkinan intervensi asing meningkat. Harus dipastikan bahwa telah dioptimalkannya perhatian pemerintah itu tidak hanya sebatas klaim sepihak karena Papua ini cukup menarik sorotan dunia internasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Herry menilai persoalan di Papua itu seyogianya dilihat dari beragam aspek dengan mengedepankan pendekatan sosiologis.

"Dalam konteks Papua, bukan pendekatan politik melainkan pendekatan sosiologis yang paling tepat karena muatannya humanis, kolaboratif serta solutif," ujarnya.

Maks dari itu, Herry menyebutkan beberapa variabel penting yang patut dijadikan pertimbangan Pemerintah jika resolusi konflik ingin tercapai di Papua.

Karena dari sepengamatannya, selama ini kebijakan otonomi khusus belum mampu menjawab permasalahan di Papua secara komprehensif.

"Hemat saya resolusi konflik di Papua itu perlu mempertimbangkan variabel tercapainya Keadilan Sosial secara merata, perhatian pemerintah dan soal intervensi asing," jelas Herry.

"Kebijakan Otonomi Khusus Papua bisa dianggap nirsolutif, karena dugaan saya hanya dinikmati oleh segelintir elit. Artinya keadilan sosial disana belum merata," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya