Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid/RMOL
Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Tangerang, Banten, yang menelan sedikitnya 41 korban meninggal dunia dan 72 orang lainnya luka-luka dinilai sebagai imbas dari jumlah penghuni Lapas yang melebihi kapasitas.
Kasus kelebihan kapasitas ini ternyata tidak hanya terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, namun juga terjadi di banyak lapas lain di Indonesia.
Melihat kondisi ini, anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid menegaskan, perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan.
Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana, sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah.
"Kalau anggaran kurang sementara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, dan di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang, maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi. Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres. Sementara angka kriminalitas makin bertambah,†ujar Gus Jazil kepada wartawan, Rabu (8/9).
Wakil Ketua MPR R ini menerangkan, persoalan anggaran yang kurang tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.
"Perlu ada kebijakan baru di bidang pemasyarakatan seetelah melihat lapas dimana-mana mengalami
over capacity, apalagi lapas narkoba. Usul saya, pemerintah dan kita semua harus memikirkan konsep baru pemasyarakan,†imbuhnya.
Jika berbicara mengenai kekurangan anggaran, tambah Gus Jazil, di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis, pendekatan anggaran akan sulit menemukan solusinya.
"Lapas narkoba di mana-mana overload, belum lagi sekarang ada Undang-Undang ITE maka jumlah narapidana akan semakin bertambah terus. Kalau pendekatannya masih sama seperti sekarang maka tidak akan terselesaikan," jelas politikus PKB ini.
"Inilah yang membutuhkan peran kita semua untuk mengubah desain dan pembinaan kepada warga binaan. Selama ini belum dilakukan maka persoalannya akan sama terus dan berulang dan problemnya sama, anggaran, SDM, dan lain-lain,†sambungnya.
Karena sekarang pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka diperlukan ide-ide segar sebagai masukan sehingga ada model baru yang lebih tepat dalam menangani persoalan kemasyarakatan.
â€Jadi solusinya buka semata-mata soal anggaran, meskipun anggaran memang diperlukan atau soal kekurangan SDM di lapas, tapi bagaimana ada pendekatan baru dalam penanganan persoalan kemasyarakatan,†tutup Gus Jazil.
