Putuskan Kontrak GTI, Gubernur NTB Dianggap Mirip Presiden Jokowi

Kisruh pengelolaan aset daerah di Gili Trawangan kini memasuki babak baru. Setelah dua dekade dipersoalkan, kini Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan memutus kontrak produksi dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI).

Keputusan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ini pun banyak diapresiasi publik. Apalagi, aset daerah seluas 65 hektare tersebut nantinya akan dikelola oleh masyarakat lokal.

"Keputusan tidak memperpanjang kontrak dengan GTI membuktikan bahwa Gubernur Zul (Zulkieflimansyah) mendengarkan aspirasi publik dan keberpihakan pada masyarakat," ujar aktivis kepemudaan Karman BM kepada redaksi, Rabu (8/9).

Menurut Karman, keputusan Zul tersebut bukan putusan tiba-tiba dan tanpa dasar. Sebelum mengakhiri kontrak, ada proses panjang dilalui berbulan-bulan. Ia pun mengamini sempat ada pesimistik karena Pemprov NTB sempat akan memperpanjang kontrak dengan GTI melalui addendum pembaruan poin kerja sama.

Namun dengan pertimbangan aspirasi masyarakat Gili Trawangan dan juga diskusi publik yang berkembang, rencana tersebut akhirnya urung dilakukan.

"Saya melihat style Doktor Zul memang pas sebagai pemimpin, keputusannya diambil setelah semua hal dipertimbangkan dengan matang. Salah satu alasan kontrak GTI tidak diperpanjang karena benefit untuk daerah sangat kecil selama ini dan ada dugaan diterlantarkan," katanya.

Karman mengurai, Gubernur Zul juga turun dan melihat langsung kondisi Trawangan. Baginya, usaha jasa pariwisata yang dilakukan masyarakat di Gili Trawangan juga sudah memberi kontribusi pada sektor kepariwisataan NTB yang efeknya membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Semangat Gubernur NTB ini saya lihat mirip semangat Presiden Jokowi ketika mengambil alih Freeport. Jadi lebih mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat," tandasnya.