Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari/RMOL
Komisi XI DPR RI memastikan fit and proper test calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) berjalan transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tidak benar jika ada dugaan atau kekhawatiran jalannya fit and proper test diwarnai praktek transaksional.
"Komisi XI punya akal sehat masa bisa punya perilaku seperti itu, tidak mungkin," ujar Hatari di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).
Legislator Partai Nasdem ini mengatakan, sebaiknya semua elemen membantu mengawasi jalannya fit and proper test tersebut.
Bahkan, Hatari juga tidak masalah ketika ada pandangan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut aktif melakukan pengawasan.
"Itu lebih bagus, biar tidak ada kecurigaan. Jadi ikuti saja nanti sampai dengan sesi terakhir hari ini," pungkasnya.
Ramai disorot kabar dugaan dua calon anggota BPK inisial D dan N diduga kuat telah mengumpulkan anggota Komisi XI DPR dalam rangka mensukseskan sebagai calon anggota V BPK.
Bahkan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan bahwa praktik permainan uang dalam pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat mungkin terjadi.
Menurut Lucius, praktik transaksional dalam perekrutan pejabat publik ini selalu saja muncul lantaran sudah adanya kejadian serupa yakni pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana.
"Praktik membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu di satu sisi dan di sisi lain nafsu para calon untuk bisa duduk di BPK sangat tinggi. Karena itu ya mungkin saja itu permainan uang itu," kata Lucius, Selasa (7/9).
