Berita

Jajaran pejabat top yang mengisi pemerintahan baru untuk Afghanistan bentukan Taliban/BBC

Dunia

Jajaran Top Pemerintahan Baru Bentukan Taliban, Bekas Tahanan Guantanamo Hingga Masuk Daftar Teroris

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan baru bentukan Taliban yang diumumkan pasa Selasa malam (7/9) mengundang sorotan mata publik dunia. Betapa tidak, mereka yang mengisi jabatan top tersebut merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan kontroversi. Ada yang dicap sebagai teroris oleh sejumlah negara, ada juga yang merupakan "alumni" Guantanamo.

Siapa saja mereka?

Mohammad Hassan Akhund


Mullah Mohammad Hassan Akhund merupakan salah satu pendiri dan kepala dewan kepemimpinan Taliban atau Syura. Dia ditunjuk sebagai penjabat Perdana Menteri Afghanistan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemimpin senior Taliban lainnya.

Mengutip Russia Today, Akhund dianggap sebagai teroris oleh PBB, Uni Eropa dan Inggris. Dia juga telah diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, bersama dengan setiap anggota pemerintah Taliban yang disebutkan namanya pada hari Selasa kemarin.

Abdul Ghani Baradar

Baradar merupakan tokoh yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi pos kekuasaan tertinggi di Afghanistan. Namun dalam pengumuman kemarin, dia ditetapkan sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama.

Baradar pernah diburu oleh Amerika Serikat, sebelum ditangkap dan dipenjarakan oleh otoritas Pakistan.

Setelah delapan tahun mendekam di penjara Pakistan, dia dibebaskan pada 2018. Dia kemudian bertugas di biro politik Taliban di Doha, Qatar, dan memimpin pembicaraan damai Taliban dengan Amerika Serikat.

Selang dua tahun setelah pembebasannya, Baradar membuat sejarah dengan menjadi pemimpin Taliban pertama yang berbicara langsung dengan presiden Amerika Serikat.

Pada saat itu, dia berbicara dengan Presiden Donald Trump melalui telepon setelah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.

Sirajuddin Haqqani

Haqqani diangkat sebagai pejabat Menteri Dalam Negeri dalam pengumunan formasi pemerintahan Afghanistan yang baru kemarin. Pengangkatanya menjadi sorotan karena Haqqani dianggap sebagai teroris internasional oleh otoritas Amerika Serikat. Bahkan FBI menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Haqqani diburu oleh Amerika Serikat sehubungan dengan serangan tahun 2008 di sebuah hotel di Kabul, yang menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat.

Haqqani juga diduga berpartisipasi dalam serangan lintas batas terhadap pasukan Amerika Serikat dan koalisi di Afghanistan. Dia diduga pernah merencanakan untuk membunuh Presiden Afghanistan saat itu, Hamid Karzai pada 2008.

Khalil Haqqani

Dia merupakan paman dari Sirajuddin Haqqani. Dia diangkat sebagai pejabat Menteri Urusan Pengungsi.

Khalil merupakan salah satu tokoh yang juga diburu oleh Amerika Serikat karena hubungan masa lalunya dengan al Qaeda. Kepalanya dihargai 5 juta dolar AS oleh Amerika Serikat.

Selain Khalil, dua anggota lain dari klan Haqqani juga ditunjuk untuk menduduki posisi di pemerintahan sementara, mereka adalah Abdul Baqi Haqqani yang ditunjuk sebgai Menteri Pendidikan Tinggi dn Najeebullah Hqqani yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi.

Noorullah Noori, Abdul Haq Wasiq, Khairullah Khair dan Mohammad Fazil Mazloom

Empat nama terebut merupakan bekas tahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo. Dikabarkan CNN, mereka dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk Sersan Bowe Bergdahl pada tahun 2014.

Kini, Taliban menunjuk keempatnya untuk mengisi pos jabatan penting. Noorullah Noori ditunjuk sebagai penjabat Menteri Perbatasan dan Urusan Suku, Abdul Haq Wasiq sebagai penjabat Direktur Intelijen, Khairullah Khair menjadi penjabat Menteri Informasi dan Kebudayaan sedangkan Mohammad Fazil Mazloom menjadi Wakil Menteri Pertahanan.

Pembentukan pemerintahan Taliban dilakukan selang seminggu setelah pasukan Amerika terakhir meninggalkan Kabul, dan selang hampir sebulan setelah jatuhnya Kabul ke tangan kelompok militan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya