Berita

Cuplikan paparan hasil survei ASI terkait kepuasan terhadap kebijakan PPKM darurat/Repro

Politik

Survei ASI: Publik Tidak Puas dengan Penerapan PPKM Darurat

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 15:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dirasa tidak memuaskan masyarakat. Ketidakpuasan ini sudah dirasakan sejak era PPKM Darurat.

Ketidakpuasan itu terekam dalam survei yang dirilis Arus Survei Indonesia dalam webinar "Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi dan Peta Elektoral 2024" pada Rabu siang (8/9).

"Temuan kami, hanya 16 persen responden yang menyatakan puas, 62 tidak puas dan 22 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab," ujar Direktur Eksekutif ASI Ali Rif'an dalam paparannya.


Dikatakan Ali, ada beberapa alasan dari ketidakpuasan itu. Utamanya, adalah soal dampak ekonomi yang dirasa berat oleh masyarakat di tengah masa pandemi.

"Alasan ketidakpuasan tertinggi adalah pendapatan harian turun 57,2 persen, kesulitan cari kerja 15,1 persen, implementasi PPKM tidak adil 9,5 persen, PPKM Darurat tidak efektif 5,5 persen, merasa makin menderita 4,2 persen," jelasnya.

Lanjut Ali, masih ada alasan lainnya dari masyarakat 2,9 persen dan masyarakat yang masib tidak tahu atau tidak menjawab 5,6 persen.

Survei dilakukan pada medio 26 Agustu sampai 3 September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden. Penarikan data pada responden menggunakan kuisioner via telepon.

Adapun metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya