Berita

Cuplikan paparan hasil survei ASI terkait kepuasan terhadap kebijakan PPKM darurat/Repro

Politik

Survei ASI: Publik Tidak Puas dengan Penerapan PPKM Darurat

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 15:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dirasa tidak memuaskan masyarakat. Ketidakpuasan ini sudah dirasakan sejak era PPKM Darurat.

Ketidakpuasan itu terekam dalam survei yang dirilis Arus Survei Indonesia dalam webinar "Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi dan Peta Elektoral 2024" pada Rabu siang (8/9).

"Temuan kami, hanya 16 persen responden yang menyatakan puas, 62 tidak puas dan 22 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab," ujar Direktur Eksekutif ASI Ali Rif'an dalam paparannya.


Dikatakan Ali, ada beberapa alasan dari ketidakpuasan itu. Utamanya, adalah soal dampak ekonomi yang dirasa berat oleh masyarakat di tengah masa pandemi.

"Alasan ketidakpuasan tertinggi adalah pendapatan harian turun 57,2 persen, kesulitan cari kerja 15,1 persen, implementasi PPKM tidak adil 9,5 persen, PPKM Darurat tidak efektif 5,5 persen, merasa makin menderita 4,2 persen," jelasnya.

Lanjut Ali, masih ada alasan lainnya dari masyarakat 2,9 persen dan masyarakat yang masib tidak tahu atau tidak menjawab 5,6 persen.

Survei dilakukan pada medio 26 Agustu sampai 3 September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden. Penarikan data pada responden menggunakan kuisioner via telepon.

Adapun metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya