Hari Pembela HAM Tak akan Bermakna Tanpa Langkah Nyata Penguasa

Seremonial peringatan hari pembela hak asasi manusia (HAM) yang diusulkan ditetapkan setiap 7 September tak akan berarti apa-apa bila tidak dibarengi dengan penegakan HAM oleh aparat terkait.

"Kami menggarisbawahi bahwa hal ini tidak akan memiliki dampak apa pun terhadap penegakan HAM jika tidak dibarengi dengan langkah nyata melindungi kerja-kerja pembela HAM, termasuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir, yang dibunuh tepat di tanggal ini, 17 tahun lalu,” ujar kata Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Wirya Adiwena, Selasa (7/9).

Soal usulan hari pembela HAM, hal itu menjadi salah satu upaya kecil memastikan kasus pelanggaran terhadap pembela HAM seperti Munir tidak terulang.

"Karena itu, akan sangat ironis jika hari pembela HAM nasional dicanangkan namun tidak ada langkah nyata untuk melindungi para pembela HAM,” imbuhnya.

Menurutnya, harus ada langkah konkret yang mampu menuntaskan segala bentuk ancaman, kekerasan, maupun pembunuhan terhadap pembela HAM.

Dia mencontohkan kasus Munir yang telah diperjuangkan oleh Amnesty Internasional Indonesia bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) sempat mendesak Komnas HAM melawan impunitas bagi penyerang pembela HAM dengan menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dapat menjadi momentum perwujudan perlindungan para pembela HAM. Ini penting mengingat kekerasan terhadap pembela HAM terus berlanjut," jelasnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya meminta agar para pihak berwenang wajib menyelidiki kasus-kasus ini dengan segera, komprehensif, independen, imparsial dan efektif dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

"Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan-serangan seperti ini terus berulang,” tandasnya.