Berita

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib/Net

Politik

Hari Pembela HAM Tak akan Bermakna Tanpa Langkah Nyata Penguasa

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 10:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seremonial peringatan hari pembela hak asasi manusia (HAM) yang diusulkan ditetapkan setiap 7 September tak akan berarti apa-apa bila tidak dibarengi dengan penegakan HAM oleh aparat terkait.

"Kami menggarisbawahi bahwa hal ini tidak akan memiliki dampak apa pun terhadap penegakan HAM jika tidak dibarengi dengan langkah nyata melindungi kerja-kerja pembela HAM, termasuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir, yang dibunuh tepat di tanggal ini, 17 tahun lalu,” ujar kata Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Wirya Adiwena, Selasa (7/9).

Soal usulan hari pembela HAM, hal itu menjadi salah satu upaya kecil memastikan kasus pelanggaran terhadap pembela HAM seperti Munir tidak terulang.


"Karena itu, akan sangat ironis jika hari pembela HAM nasional dicanangkan namun tidak ada langkah nyata untuk melindungi para pembela HAM,” imbuhnya.

Menurutnya, harus ada langkah konkret yang mampu menuntaskan segala bentuk ancaman, kekerasan, maupun pembunuhan terhadap pembela HAM.

Dia mencontohkan kasus Munir yang telah diperjuangkan oleh Amnesty Internasional Indonesia bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) sempat mendesak Komnas HAM melawan impunitas bagi penyerang pembela HAM dengan menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dapat menjadi momentum perwujudan perlindungan para pembela HAM. Ini penting mengingat kekerasan terhadap pembela HAM terus berlanjut," jelasnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya meminta agar para pihak berwenang wajib menyelidiki kasus-kasus ini dengan segera, komprehensif, independen, imparsial dan efektif dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

"Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan-serangan seperti ini terus berulang,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya