Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono saat menerima dokumen laporan pelaksanaan APBN tahun 2020 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paipurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 September/Repro
Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dinyatakan diterima DPR RI dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/9).
Namun, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, memberikan sejumlah catatan terkait laporan realisasi APBN tahun lalu tersebut.
Dia mengatakan, pelaksanaan APBN 2020 mengalami tekanan sangat berat yang telah banyak mengubah tatanan kehidupan dan perekonomian. Indonesia mengalami permasalahan serius seperti terjadinya penghentian aktivitas ekonomi, PHK, menurunnya pendapatan negara serta meningkatnya pembiayaan negara alias utang.
"Sehingga seluruh upaya, kerja keras dan terobosan-terobosan yang tidak biasa diperlukan dalam penyelenggaraan Negara untuk menyelamatkan nyawa, kesehatan rakyat dan menanggulangi permasalahan kehidupan di tengah krisis tersebut," ujar sosok yang kerap disapa Ibas ini dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu subuh (8/9).
Ibas menerangkan sikap fraksi dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020) tidak bulat sepenuhnya. Di mana dia sebutkan, ada delapan fraksi yang menyetujui dan ada satu fraksi yang menerima dengan catatan.
Delapan fraksi yang dimaksud antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat. Sementara fraksi PKS memberikan 28 catatan terkait RUU ini.
Untuk itu, Ibas meminta pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Badan Anggaran, serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan Ibas, ada 26 temuan yang diajukan BPK terkait pelaksanaan APBN 2020. salah satu temuannya antara lain membahas penyaluran subsidi yang belum optimal sehingga menyisakan sejumlah dana.
"Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun," ungkap Ibas.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat kata Ibas, juga meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, serta meminta pemerintah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah rakyat.
