Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari/RMOL

Politik

Sempat Tertunda, Komisi XI DPR Targetkan Selesaikan Seleksi Calon Anggota BPK

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 23:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sedianya digelar hari ini, Selasa (7/9). Namun karena padatnya agenda, salah satunya paripurna DPR yang membahas berbagai isu strategis, kemudian diputuskan ditunda.

Penundaan itu menuai polemik di kalangan masyarakat terutama kalangan akademisi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengakui gelaran uji kelayakan dan kepatuhan terhadap 15 calon anggota BPK tersebut ditunda. Sebab, ada rapat paripurna yang membahas tiga isu yang tidak bisa ditunda yakni pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020.


Kemudian Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce dan Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Pemantauan dan Peninjauan Undang Undang/18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Sebenarnya dimulai tadi, tapi karena tadi ada paripurna kemudian kita cancel pada besok, jam 10 kita mulai. Kita berusaha besok sampai dengan sore untuk menyelesaikan fit and proper test bagi sembilan calon anggota BPK," kata Achmad Hatari kepada wartawan, Selasa (7/9).

Hatari menjelaskan pada hari pertama fit and proper test besok, Komisi XI DPR akan membagi tiga sesi bagi 9 calon anggota BPK.

Sesi pertama 3 orang, sesi kedua 3 orang dan sesi ketiga tiga orang, sehingga secara keseluruhan di hari pertama sebanyak 9 calon anggota BPK.

Untuk hari kedua atau Kamis 9 September 2021, lanjut Hatari, uji kelayakan dan kepatutan digelar untuk 6-7 calon.

Secara keseluruhan, calon anggota BPK adalah 16 orang. Belakangan, saat diputuskan di DPD RI, satu calon dinyatakan mengundurkan diri karena sakit yakni Mulyadi.

"Hari kedua kita selesaikan untuk 7 orangnya. Jadi (setelah) 7 orang, selesainya kita melakukan pemilihan, siapa yang terbanyak memperoleh suara, ya dia terpilih,” jelasnya.

Anggota Fraksi Nasdem itu menegaskan, Komisi XI tidak mau masuk dalam ranah hukum terkait pencalonan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.
Kata Hatari, Komisi Keuangan DPR dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon BPK mengacu pada Undang Undang tentang BPK RI.

"Tetap ikut (I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin), karena sudah ada fatwa dari MA. Agar menjalankan sesuai dengan Undang Undang BPK. Dalam UUD pertama sudah secara de facto sudah tercantum dalam Undang Undang BPK," jelasnya.

Ia menuturkan, alur atau mekanisme dalam seleksi calon anggota BPK. Para calon diseleksi dan diteliti oleh DPD RI. Setelah itu, hasilnya diserahkan kepada Presiden RI.

Dari Istana Kepresidenan kemudian diserahkan kembali ke Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi XI.

"Kami baru menerima itu, satu minggu yang lalu,” imbuhnya.

Setelah fit and proper test hari kedua, nantinya akan ketahuan siapa yang lolos menjadi calon anggota BPK RI.

Pada tahap akhir ini, setelah fit and proper test, seluruh anggota Komisi XI akan mengikuti rapat untuk melakukan pemilihan.

"Jadi malamnya sudah ketahuan siapa yang terpilih," sebutnya seraya menambahkan proses kali ini adalah rekrutmen pejabat yang profesional dan melalui mekanisme politik di DPR RI.

Terakhir, Achmad Hatari menyatakan jika Komisi XI tidak akan terjebak dengan isu-isu dan tekanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI.

Selama dua hari fit and proper test besok, diharapkan semua berjalan dengan lancar dan tidak lagi ada penundaan.

"Mudah-mudahan besok lancar dan tidak tertunda lagi, sehingga dapat segera selesai. Karena waktunya 1 bulan sebelum mengakhiri masa jabatan itu  sudah ada penggantinya," pungkas Achmad Hatari.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya