Berita

Stasiun televisi didesak untuk menghentikan tayangan terkait Saipul Jamil/Net

Politik

PAN Desak Stasiun TV Setop Tayangkan Saipul Jamil

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan penghentian tayangan selebrasi kebebasan pedangdut yang tersangkut kasus pencabulan anak di bawah umur, Saipul Jamil, mengalir deras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang mendesak stasiun TV untuk menghentikan semua tayangan terkait Saipul Jamil.

Jubir muda PAN, Aliah Sayuti menilai, figur publik yang berstatus mantan narapidana pencabulan tidak pantas diberikan panggung untuk merayakan kebebasannya dari penjara.

“Saat korban masih berjuang melepas trauma, Saipul Jamil masih diundang di stasiun televisi dan disambut meriah di hari kebebasannya seperti seorang pahlawan.Sudah sepantasnya seorang mantan narapidana pencabulan anak tidak diberikan panggung lagi di dunia hiburan tanah air,“ tegas Aliah lewat keterangannya, Selasa (7/9).


Menurut Aliah yang juga influencer dan aktivis sosial ini, televisi harus mengingat bahwa yang mereka gunakan saat ini adalah frekuensi publik.

“Ingat, ini frekuensi publik di mana televisi memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jadi dengarkan suara rakyat dan berikan tayangan yang mengedukasi,” ujarnya.

Aliah juga mengingatkan televisi nasional agar memperhatikan respons besar masyarakat yang memiliki perhatian pada kasus-kasus yang dilakukan Saiful Jamil.

"Sebelum terjerat kasus, Saipul Jamil merupakan public figure yang kerap tampil di layar kaca dan berperan penting dalam peningkatan rating acaranya. Namun saat Saipul Jamil bebas, bukan berarti televisi bisa menggunakan sosoknya lagi demi menaikan rating,” tutup Aliah.

Aksi protes masyarakat terhadap sambutan meriah yang dilakukan stasiun televisi atas kebebasan Saipul Jamil makin besar. Petisi penolakan Saiful Jamil kembali ke televisi di Change.org bahkan kini telah ditandatangani lebih dari 465 ribu orang.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya