Berita

Stasiun televisi didesak untuk menghentikan tayangan terkait Saipul Jamil/Net

Politik

PAN Desak Stasiun TV Setop Tayangkan Saipul Jamil

SELASA, 07 SEPTEMBER 2021 | 15:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan penghentian tayangan selebrasi kebebasan pedangdut yang tersangkut kasus pencabulan anak di bawah umur, Saipul Jamil, mengalir deras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang mendesak stasiun TV untuk menghentikan semua tayangan terkait Saipul Jamil.

Jubir muda PAN, Aliah Sayuti menilai, figur publik yang berstatus mantan narapidana pencabulan tidak pantas diberikan panggung untuk merayakan kebebasannya dari penjara.

“Saat korban masih berjuang melepas trauma, Saipul Jamil masih diundang di stasiun televisi dan disambut meriah di hari kebebasannya seperti seorang pahlawan.Sudah sepantasnya seorang mantan narapidana pencabulan anak tidak diberikan panggung lagi di dunia hiburan tanah air,“ tegas Aliah lewat keterangannya, Selasa (7/9).


Menurut Aliah yang juga influencer dan aktivis sosial ini, televisi harus mengingat bahwa yang mereka gunakan saat ini adalah frekuensi publik.

“Ingat, ini frekuensi publik di mana televisi memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jadi dengarkan suara rakyat dan berikan tayangan yang mengedukasi,” ujarnya.

Aliah juga mengingatkan televisi nasional agar memperhatikan respons besar masyarakat yang memiliki perhatian pada kasus-kasus yang dilakukan Saiful Jamil.

"Sebelum terjerat kasus, Saipul Jamil merupakan public figure yang kerap tampil di layar kaca dan berperan penting dalam peningkatan rating acaranya. Namun saat Saipul Jamil bebas, bukan berarti televisi bisa menggunakan sosoknya lagi demi menaikan rating,” tutup Aliah.

Aksi protes masyarakat terhadap sambutan meriah yang dilakukan stasiun televisi atas kebebasan Saipul Jamil makin besar. Petisi penolakan Saiful Jamil kembali ke televisi di Change.org bahkan kini telah ditandatangani lebih dari 465 ribu orang.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya