Ketua KPK Firli Bahuri/Net
Tingkat kepatuhan dan ketaatan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR RI menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK Firli Bahuri saat membuka acara webinar Talkshow LHKPN bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akuratâ€, mengajak para penyelenggara negara untuk patuh dan taat serta akurat menyampaikan LHKPN untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
Di hadapan seribu lebih peserta yang hadir yang berasal dari penyelenggara negara melalui virtual ini, Firli mendorong semangat para penyelenggara negara yang memiliki mandat untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
"Dalam kesempatan hari ini, tentu kita memiliki persoalan yang serius. Kenapa? Karena sulit rasanya mewujudkan tujuan negara tersebut apabila kita tidak bersih dari praktik-praktik korupsi. Kita juga tidak bersih bahkan akrab dan ramah dengan suasana kolusi dan nepotisme," ujar Firli seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (7/9).
Firli pun menjelaskan asal-usul aturan penyampaian LHKPN. Yakni, berawal dari UU 28/1999 dengan tujuan mewujudkan aparatur penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Ada kewajiban kita di dalam mewujudkan aparatur negara, pemerintah yang bersih dari praktik KKN," kata Firli.
UU 28/1999 tersebut kata Firli, ditindaklanjuti dengan keluarnya UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di mana, dalam Pasal 43 UU 31/1999 disebut bahwa, satu tahun setelah itu harus ada lembaga yang dikenal dengan KPK. Karenanya, keluar UU 30/2002 dan kini telah dilakukan perubahan kedua menjadi UU 19/2019.
Terkait dengan LHKPN sesuai dengan UU 28/1999 kata Firli, dalam Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa, penyelenggara negara wajib memberikan LHKPN, baik sebelum, selama dan setelah melakukan atau menduduki jabatan.
"Artinya, kepatuhan dan ketaatan terhadap pembuatan dan pemberian laporan harta kekayaan penyelenggara negara ada tiga indikator," jelas Firli.
Akan tetapi kata Firli, berdasarkan penilaian, evaluasi KPK terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi, salah satu indikatornya adalah ketaatan dan kepatuhan pembuatan LHKPN masih menjadi perhatian yang serius.
"Karena tercatat pada tanggal 6 September 2021, anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569, sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat persentase laporan baru 58 persen," terang Firli.
Firli pun mengajak para penyelenggara negara untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya. Karena tujuannya adalah, mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktik-praktik korupsi.
"Yang kedua adalah, sebagai pertanggungjawaban publik kepada rakyat yang memilih kita. Yang ketiga adalah, kita tunjukkan kita sebagai warga negara, anak bangsa, yang memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah dengan praktik KKN," pungkas Firli.
Usai memberikan sambutan dan secara resmi membuka acara ini, dilanjutkan dengan penyampaian dari para narasumber yang hadir. Yaitu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Penelitian Formappi Lucius Karus.
