Berita

Aktivis pembela kemanusiaan Natalius Pigai/Net

Politik

Angkut 18 ABK, Natalius Pigai Desak Pemerintah Terbuka soal Insiden KM Bali Permai Hilang Kontak

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 18:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo diduga tidak terbuka ke publik terkait insiden KM Bali Permai yang hilang kontak pada 30 Juli 2021.

Penerima laporan dari pihak keluarga Natalius Pigai mengatakan, KM Bali Permai Bersama 18 ABK tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan.

Kata Pigai, sampai saat ini belum ada penjelasan terbuka dari beberapa pihak seperti Perusahaan, Basarnas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Informasi yang diterima Pigai, pihak keluarga sampai saat ini belum pernah dihubungi oleh pemerintah. Surat perusahaan baru tiba pada pihak keluarga pada Sabtu (4/9).

"Bahkan pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi, sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021," demikian kata mantan Komisioner Komnasham ini, Minggu (5/9).

Dalam bacaan Pigai, ada dua kemungkinan terkait insiden itu, pertama tenggelam dan kedua terombang-ambing di Samudera Hindia. Andai masih terombang-ambing, Pigai yakin ABK masih bisa hidup karena persediaan makanan yang dibawah untuk kebutuhan 3 bulan terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai 12 November 2021.
 
"Jika upaya pencarian dilakukan secara masif dan diumumkan ke publik maka berpotensi bisa diselamatkan," demikian kata Pembela Kemanusiaan yang berasal dari Papua ini.

Pigai mengaku heran, pihak perusahaan dan pemerintah terkesan menyembunyikan insiden itu. Padahal biasanya Basarnas dan pemerintah selalu mengumumkan ke publik dan melakukan pencarian secara massal.

"Sebagai pembela kemanusiaan, Kami minta penjelasan terbuka ke rakyat Indonesia, mengapa Pemerintah dan Perusahan terkesan menyembunyikan peristiwa besar yang menimba 18 Warga Negara Indoneia dan Kapalnya? demikian tanya Pigai.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya