Berita

Aktivis pembela kemanusiaan Natalius Pigai/Net

Politik

Angkut 18 ABK, Natalius Pigai Desak Pemerintah Terbuka soal Insiden KM Bali Permai Hilang Kontak

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 18:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo diduga tidak terbuka ke publik terkait insiden KM Bali Permai yang hilang kontak pada 30 Juli 2021.

Penerima laporan dari pihak keluarga Natalius Pigai mengatakan, KM Bali Permai Bersama 18 ABK tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan.

Kata Pigai, sampai saat ini belum ada penjelasan terbuka dari beberapa pihak seperti Perusahaan, Basarnas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Informasi yang diterima Pigai, pihak keluarga sampai saat ini belum pernah dihubungi oleh pemerintah. Surat perusahaan baru tiba pada pihak keluarga pada Sabtu (4/9).

"Bahkan pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi, sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021," demikian kata mantan Komisioner Komnasham ini, Minggu (5/9).

Dalam bacaan Pigai, ada dua kemungkinan terkait insiden itu, pertama tenggelam dan kedua terombang-ambing di Samudera Hindia. Andai masih terombang-ambing, Pigai yakin ABK masih bisa hidup karena persediaan makanan yang dibawah untuk kebutuhan 3 bulan terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai 12 November 2021.
 
"Jika upaya pencarian dilakukan secara masif dan diumumkan ke publik maka berpotensi bisa diselamatkan," demikian kata Pembela Kemanusiaan yang berasal dari Papua ini.

Pigai mengaku heran, pihak perusahaan dan pemerintah terkesan menyembunyikan insiden itu. Padahal biasanya Basarnas dan pemerintah selalu mengumumkan ke publik dan melakukan pencarian secara massal.

"Sebagai pembela kemanusiaan, Kami minta penjelasan terbuka ke rakyat Indonesia, mengapa Pemerintah dan Perusahan terkesan menyembunyikan peristiwa besar yang menimba 18 Warga Negara Indoneia dan Kapalnya? demikian tanya Pigai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya