Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Mastuki/Repro

Politik

BPJPH Kemenag Sedang Seleksi Calon LPH yang Diajukan Perguruan Tinggi dan Ormas

MINGGU, 05 SEPTEMBER 2021 | 02:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama saat ini sedang menyeleksi calon lembaga pemeriksa halal (LPH) sebagai upaya percepatan pemberian sertifikasi halal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Mastuki mengatakan, saat ini sudah ada pengajuan calon LPH dari unsur perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Hal tersebut disampaikan Mastuki dalam Muhadatsah Dewan Pakar MES Edisi Ketiga dengan tema “Ekosistem Sertifikasi Jaminan Produk Halal:Menjawab Tantangan Akselerasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal”, Sabtu (4/9).


"Ada Unair, Unhas, ITB, UIN, dan ada tiga lagi yang mengajukan. Ini beberapa termasuk beberapa ormas, Muhammadiyah yang massif, NU juga mengajukan," mata Mastuki.

Dijelaskan Mastuki, saat ini juga disiapkan sejumlah kemudahan bagi calon LPH. Salah satunya adalah pelatihan calon auditor.

"Kami sedang pilah LPH-LPH yang sudah memenuhi syarat, karena itu ada kemudahan hanya pada pelatihan calon auditor halal itu sudah kami masukkan dan sudah mendapatkan pandangan hukum," terangnya.

Dia berharap, tim yang sedang bekerja dapat segera menyelesaikan seleksi. Sehingga, dalam waktu dekat sudah didapatkan LPH yang lulus sertifikasi.

"Mudah-mudahan (seleksi) sekarang ini sedang dilaksanakan tim, untuk tidak lama lagi keluar LPH," pungkasnya.

Pada acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pakar MES Perry Warjiyo ini, turut hadir senagai pembicara Sekretaris Dewan Pakar PP MES Suhaji Lestiadi, Founder Javara Indigenous Indonesia Helianti Hilman, Wakil Ketua Dewan Pakar PP MES Erani Yustika, dan anggota Dewan Pakar MES Euis Amalia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya