Berita

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dalam webinar yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisation/RMOL

Dunia

JK: Jika Taliban Mengulang Masa Lalu, Maka Ekonomi Afghanistan Hancur

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 14:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Publik dunia memperhatikan dengan seksama setiap langkah yang diambil oleh kelompok militan Taliban di Afghanistan usai merebut kekuasaan tanggal 15 Agustus lalu. Meski ada kekhawatiran dan tanda tanya besar akan masa depan negara itu di tangan Taliban, namun bukan berati tidak ada harapan yang tersisa.

Salah satu pertanyaan besar yang timbul adalah, apakah Taliban akan membawa situasi yang sama seperti saat mereka memerintah Afghanistan pertama kali, tepatnya pada tahun 1996 hingga 2001?

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa situasi yang masih terus berkembang di Afghanistan saat ini sulit untuk dianalisa, karena akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh Taliban.


Meski begitu, jika merujuk pada apa yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah Taliban Suhail Shaheen, mereka menyatakan akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan terbuka.

"Tapi pelaksanaannya belum tentu seperti itu. Contohnya saja, Gubernur Bank Sentral (Afghanistan) yang baru saja ditunjuk, (hanya) tamat SD (Sekolah Dasar) kelas tiga, dia pemegang kasirnya Taliban. Tentu bagaimana mereka akan memerintah dengan cara seperti ini?" ujar JK dalam webinar yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisation dengan tema "The Phenomenon of Taliban and the Future of Peace and Reconciliation in Afghanistan"yang diselenggarakan pada Jumat siang (3/9).

Di sisi lain, banyak pihak, baik di Afghanistan itu sendiri, maupun pihak asing yang pesimis dengan situasi saat ini. Akan tetapi, JK menekankan bahwa kita harus tetap realistis, karena mau tidak mau, Taliban harus berubah.

"Kenapa Taliban mesti berubah? Pertama, kalau mengulangi pemerintahan Taliban 25 tahun yang lalu, maka (pada saat itu) hanya ada tiga negara yang mengakui, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sehingga pemerintahnya tidak mendapatkan respect dari dunia dan tidak ada kerjasama. Pada akhirnya ekonomi akan bermasalah," papar JK.

Jika Taliban mengulangi kesalahan yang sama, maka tidak ada negara yang mau mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan. Jika demikian, maka ekonomi tidak akan bergerak dan pemerintahan pun tidak bisa berjalan.

Terlebih, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Taliban saat ini adalah ekonomi.

"Mereka (Afghanistan) kaya, namun tidak ada yang mengolahnya," kata JK.

Karena itulah, di masa lalu Indonesia aktif membantu Afghanistan. JK menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, Indonesia pernah mengundang 100 insinyur muda Afghanistan untuk dilatih di bidang pertambangan. Selain itu, Indonesia juga pernah mengundang anak muda Afghanistan untuk melihat pesantren di Indonesia.

"Saya juga pernah mengundang perwakilan Taliban dan pemerintahannya untuk melihat Islam yang moderat di Indonesia," ujar JK.

Dengan demikian, JK menekankan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah memberikan contoh akan kehidupan Islam yang moderat di Indonesia.

"Mudah-mudahan mereka (Taliban) berubah, karena jika tidak maka ekonominya akan hancur dan pemerintahannya tidak berjalan. Jika demikian, maka kan timbul lagi pihak anti-Taliban yang akan bergerak," sambungnya.

Oleh karena itu, JK yakin bahwa Taliban akan berubah dalam memerintah Afghanistan ke depannya.

"Menurut penilaian saya pasti mereka berubah. Dari pemerintahan ekslusif menurut mereka, akan menjadi inklusif dan terbuka," demikian JK.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya