Berita

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dalam webinar yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisation/RMOL

Global

JK: Jika Taliban Mengulang Masa Lalu, Maka Ekonomi Afghanistan Hancur

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 14:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Publik dunia memperhatikan dengan seksama setiap langkah yang diambil oleh kelompok militan Taliban di Afghanistan usai merebut kekuasaan tanggal 15 Agustus lalu. Meski ada kekhawatiran dan tanda tanya besar akan masa depan negara itu di tangan Taliban, namun bukan berati tidak ada harapan yang tersisa.

Salah satu pertanyaan besar yang timbul adalah, apakah Taliban akan membawa situasi yang sama seperti saat mereka memerintah Afghanistan pertama kali, tepatnya pada tahun 1996 hingga 2001?

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa situasi yang masih terus berkembang di Afghanistan saat ini sulit untuk dianalisa, karena akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh Taliban.


Meski begitu, jika merujuk pada apa yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah Taliban Suhail Shaheen, mereka menyatakan akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan terbuka.

"Tapi pelaksanaannya belum tentu seperti itu. Contohnya saja, Gubernur Bank Sentral (Afghanistan) yang baru saja ditunjuk, (hanya) tamat SD (Sekolah Dasar) kelas tiga, dia pemegang kasirnya Taliban. Tentu bagaimana mereka akan memerintah dengan cara seperti ini?" ujar JK dalam webinar yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisation dengan tema "The Phenomenon of Taliban and the Future of Peace and Reconciliation in Afghanistan"yang diselenggarakan pada Jumat siang (3/9).

Di sisi lain, banyak pihak, baik di Afghanistan itu sendiri, maupun pihak asing yang pesimis dengan situasi saat ini. Akan tetapi, JK menekankan bahwa kita harus tetap realistis, karena mau tidak mau, Taliban harus berubah.

"Kenapa Taliban mesti berubah? Pertama, kalau mengulangi pemerintahan Taliban 25 tahun yang lalu, maka (pada saat itu) hanya ada tiga negara yang mengakui, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sehingga pemerintahnya tidak mendapatkan respect dari dunia dan tidak ada kerjasama. Pada akhirnya ekonomi akan bermasalah," papar JK.

Jika Taliban mengulangi kesalahan yang sama, maka tidak ada negara yang mau mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan. Jika demikian, maka ekonomi tidak akan bergerak dan pemerintahan pun tidak bisa berjalan.

Terlebih, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Taliban saat ini adalah ekonomi.

"Mereka (Afghanistan) kaya, namun tidak ada yang mengolahnya," kata JK.

Karena itulah, di masa lalu Indonesia aktif membantu Afghanistan. JK menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, Indonesia pernah mengundang 100 insinyur muda Afghanistan untuk dilatih di bidang pertambangan. Selain itu, Indonesia juga pernah mengundang anak muda Afghanistan untuk melihat pesantren di Indonesia.

"Saya juga pernah mengundang perwakilan Taliban dan pemerintahannya untuk melihat Islam yang moderat di Indonesia," ujar JK.

Dengan demikian, JK menekankan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah memberikan contoh akan kehidupan Islam yang moderat di Indonesia.

"Mudah-mudahan mereka (Taliban) berubah, karena jika tidak maka ekonominya akan hancur dan pemerintahannya tidak berjalan. Jika demikian, maka kan timbul lagi pihak anti-Taliban yang akan bergerak," sambungnya.

Oleh karena itu, JK yakin bahwa Taliban akan berubah dalam memerintah Afghanistan ke depannya.

"Menurut penilaian saya pasti mereka berubah. Dari pemerintahan ekslusif menurut mereka, akan menjadi inklusif dan terbuka," demikian JK.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya