Ketua PKB Minta Joman Tidak Lempar Isu Perpanjangan Presiden Lewat Amandemen

Agenda amandemen UUD Negara Republik Indonesia sebatas menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Di luar itu tidak dibahas, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Begitu tegas Ketua DPP PKB, Daniel Johan menanggapi dukungan dari Relawan Jokowi Mania pada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 2 hingga 3 tahun karena pandemi Covid-19.

Daniel Johan menekankan bahwa pesan Jokowi sudah jelas bahwa amandemen tidak boleh sampai membuka kota pandora. Penegasan yang kurang lebih sama juga telah ditekankan pimpinan MPR.

“Jadi agenda amandemen hanya masalah PPHN, sehingga perpanjangan masa jabatan tidak ada pembahasan," katanya Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (2/9).

Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat, termasuk Joman untuk tidak membuat polemik amandemen menjadi kabur. Sebab bisa mengganggu fokus pemerintah dalam menangani pandemi.

“Jangan lempar isu-isu yang malah menimbulkan polemik, nanti jadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang lagi fokus atasi masalah-masalah yang ada," tegasnya.

Bagi Joman, perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi Covid-19 selama 2 hingga 3 tahun adalah solusi. Perpanjangan ini berbeda dengan wacana presiden bisa menjabat 3 periode melalui pemilu.  

"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi,” kata Ketum Joman Immanuel Ebenezer (Noel) kepada wartawan, Kamis (2/9).