Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Ketua Komisi II DPR: Enggak Ada Hubungannya Amandemen dengan Isu Pengunduran Waktu Pemilu!

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 23:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kekhawatiran publik terhadap rencana amandemen UUD 1945 yang bakal menambah masa jabatan presiden melalui pengunduran jadwal Pemilu dijawab Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang langsung angkat bicara terkait hal tersebut. Di mana, dirinya menekankan bahwa rencana amandemen UUD 1945 oleh MPR RI tidak ada kaitannya dengan pengunduran pemilu, apalagi soal penambahan masa jabatan presiden.

Menurutnya, salah satu isu yang justru mencuat dan sudah dibuka kepada publik adalah upaya memperkuat MPR RI, yang kemudian dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) atau sebelumnya disebut GBHN.


"Maka tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024, apalagi amandemennya juga belum disepakati atau tidak," kata Doli dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen", di Media Center DPR/MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/9).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sampai saat ini Komisi II tidak ada pembahasan mengenai perubahan undang-undang. Pasalnya, Komisi II tengah disibukkan dengan pembahasan mengenai konsep pemilu 2024 agar tidak menelan korban lagi seperti yang terjadi di 2019 lalu.

"Jadi  kami di komisi II, selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing 10/2016 (tentang Pilkada) dan 7/2017 (tentang Pemilu)," katanya.

Dia menambahkan jika nantinya terjadi amandemen UUD 1945, dengan pokok pembahasan tentang penguatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, maka hal tersebut dipastikan Doli tidak akan mempengaruhi pemilu 2024.

"Itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu," imbuhnya.

Namun, lanjut Doli, jika kemudian dikembangkan kembali dalam amandemen UUD 1945 itu dengan memasukkan poin ihwal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, maka sikap parlemen masih menunggu keputusan resmi.

Karena ia memandang, selama materi perpanjangan masa jabatan presiden belum menjadi keputusan politik dan hukum, maka hal itu hanya sebatas isu.

Termasuk, tekan Doli, soal isu pemilu 2024 diundur menjadi 2027, yang tidak ada kaitannya dengan amandemen UUD 1945.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya