Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Mantap Oposisi, PKS Jabarkan Empat Evaluasi Rezim Jokowi

KAMIS, 02 SEPTEMBER 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memantapkan diri untuk berada di jalur oposisi setelah adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai pendukung, termasuk PAN.

Dalam memantapkan diri sebagai oposisi, setidaknya ada empat evaluasi PKS terhadap pemerintahan Jokowi.

Pertama di bidang ekonomi. PKS menilai pemerintahan saat ini belum mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat atau ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Akibatnya, Indonesia tidak beranjak status dari negara berkembang.

"Indonesia terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah, bahkan penilaian Bank Dunia kita turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).

Belum lagi soal angka kemiskinan dan pengangguran yang dinilai masih sangat tinggi. Data BPS Maret 2021 menunjukkan, kemiskinan berada di angka 10,14 persen atau setara 27,54 juta. Kesenjangan atau disparitas ekonomi rakyat dan wilayah juga masih sangat lebar.

Jazuli melanjutkan, utang luar negeri juga terus bertambah dan menjadi beban generasi yang akan datang. Di sisi lain, arah untuk mewujudkan kedaulatan bagi petani, nelayan, pekerja, sdm lokal, serta produk-produk dalam negeri tidak terlihat konsisten, kebijakan hulu dan hilirnya acapkali tidak nyambung.

"Kita negara kaya sumber daya alam, hasil bumi dan hasil laut tapi tiap tahun pemerintah masih impor beras hingga garam," lanjutnya.

Evaluasi kedua terhadap pemerintahan Jokowi adalah bidang politik dan penegakan hukum yang berkeadilan belum menunjukkan hal positif. Lembaga internasional The Economist Intellegence Unit (2020) menilai terjadi penurunan indeks demokrasi Indonesia terendah selama 14 tahun terakhir. Merosot ke posisi 64 dari 167 negara.

"Belum lagi kelompok-kelompok kritis dikriminalisasi. Ada persepsi ketidakadilan dalam perlakuan antara kelompok kritis dengan mereka yang kerap membela pemerintah," papar Jazuli.

Ketiga, di bidang pengembangan SDM dan daya saing bangsa. Saat ini, kata dia, peringkat Indonesia masih di bawah dan kalah dibandingkan sejumlah negara kecil di kawasan. Data UNDP 2020, Indeks Pembangunan Manusia berada di peringkat 107 dari 189 negara.

Evaluasi keempat di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ia berharap, komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya lip service atau sloganistik.

"Sayangnya dalam periode pemerintahan Pak Jokowi, kita justru dihadapkan pada narasi-narasi yang tidak produktif, alienatif, segregatif, bahkan terkesan menghadap-hadapkan sesama anak bangsa dan kebhinekaan," tandasnya.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Songsong Pemilu 2024, PKB Terus Rapatkan Barisan untuk Capreskan Cak Imin

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:32

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02

MUI Ingatkan Umat Muslim Ikuti Anjuran Pemerintah Kendalikan Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:01

Sekjen NU: Pernyataan Menag Yaqut Kurang Bijaksana, Kemenag Adalah Hadiah Negara untuk Semua Agama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:44

Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:18

Fuad Bawazier: Pinjol Lebih Tepat Disebut Pinjaman Jahat Orang Liar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:13

Demokrat Ingatkan PDIP, Jangan Sibuk Klaim Prestasi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:43

Deklarasi RKS Pekanbaru, Emak-emak Siap Menangkan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:26

Memecah Belah Umat, Yaqut Qolil Qoumas Wajib Tarik Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:08

Presiden Poknas Beberkan Strategi Milenial Hadapi Disrupsi

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:50

Selengkapnya