Berita

Wakil Ketua DPD PAN Karawang Dadi Muyadi/Ist

Politik

Kawal dan Dukung Proyek Ambisius Jokowi, Langkah PAN Gabung Koalisi Pemerintahan Sudah Tepat

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 17:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo mendapat respons positif dari berbagai kader partai berlambang matahari putih tersebut.

Salah satunya datang Wakil Ketua DPD PAN Karawang, Dadi Muyadi. Ia menilai masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintah sudah sangat tepat.

Pasalnya, saat ini pemerintah perlu dukungan yang totalitas untuk dapat bangkit dari krisis multidimensi akibat pandemi virus corona.


Dadi meyakini, PAN memiliki kader-kader mumpuni dan sarat pengalaman untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat pascapandemi.

"Karena kita tahu betul bahwa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin memiliki proyek-proyek besar yang ambisius dalam jangka panjang dan manfaatnya sudah sebagian kita lihat dan rasakan bersama," ujar Dedi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (31/8).

Menurut Dadi, pola pembangunan ala Jokowi yang partisipatif harus terus dikawal dan didukung seluruh masyarakat Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan capaian dan cita-cita bersama.

Bahkan, ia mengatakan, Nawacita yang dicanangkan Jokowi harus benar-benar menjadi kenyataan dan tidak hanya sekadar mimpi indah.

"Oleh karena itu PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi penting sekali untuk dapat terlibat aktif bersama pemerintah dalam mengejawantahkan agenda besar reformasi. Di antaranya adalah turut aktif dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Dadi, sebuah bangsa akan tumbuh besar dan maju jika korupsi dijadikan sebagai musuh abadi yang harus diperangi dan dimusnahkan.

Memperbarui sistem birokrasi yang mudah dengan memotong mata rantai birokrasi, lanjut dia, sesungguhnya sedang memotong jalur lalu lintas tindak pidana korupsi.

"Pemerintahan Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan  terbitnya UU Omnibus Law sehingga iklim investasi ini akan berkembang dan berdaya tumbuh secara ekonomi untuk kesejahteraan rakyat indonesia," jelasnya.

Tak hanya itu, Dadi mengklaim PAN memiliki kesamaan cita-cita dalam hal kedaulatan sumber daya alam (SDA). Sehingga dengan masuk ke pemerintahan, PAN punya kesempatan lebih besar untuk membantu menegosiasikan aset-aset SDA yang sudah lama dikeruk bangsa lain.

"Sehingga bangsa ini memiliki martabat tinggi dimata bangsa-bangsa lain dan  kesejatian hidup yang sempurna untuk berdikari," tuturnya.

Sementara untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa, PAN juga harus terlibat aktif dalam mengedukasi politik kepada masyarakat. Sehingga meminimalkan adanya dikotomi politik brutal yang membahayakan persatuan umat dan rakyat.

"Dalam hal ke NKRI-an saya berharap PAN harus dapat memberikan warna yang humanis dan demokratis melalui pendekatan yang partisipatif bagi penyelesaian konflik di Papua barat," kata Dadi.

Ia menilai, dikotomi politik sudah terlalu banyak menumpahkan darah sesama anak bangsa. Meminimalkan militerisasi di Papua penting dilakukan karena dapat merugikan bangsa Indonesia dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia.

"Selaku kader, kami akan siap mengamankan keputusan yang diambil oleh DPP dan ketua umum," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog Junta dan Kelompok Etnis Myanmar

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:07

Status Tersangka Febrie Adriansyah Sempat Diralat, Yusril Harap Kejagung On The Track

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:05

Kemlu Pastikan Penutupan Bandara di Arab Saudi Tak Berdampak pada Jemaah Umrah Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:51

Prabowo Resmikan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dari Istana

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:47

Kemlu Ungkap Kondisi Terkini WNI Usai AS Kembali Menyerang Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:45

Pemerintah Siapkan Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Pengusaha

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:43

Menko PM Dorong USG Jadi Pusat Lahirnya SDM Unggul Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Imparsial Desak Perpres Nomor 66/2025 Dicabut

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Mendagri Pilih Bungkam soal Fenomena Sekolah Sepi Murid

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:22

Lionel Messi Bawa Argentina ke Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:14

Selengkapnya