Berita

Presiden Joko Widodo saat kumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Negara Rabu (25/8)/Ist

Politik

Jokowi dan Parpol Koalisi Bahas Amandemen UUD 45, Pengamat: Sudah Keterlaluan, Rakyat Harus Hati-hati

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo bersama petinggi partai politik anggota koalisi ternyata bukan hanya membahas tentang penanganan virus corona baru (Covid-19).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membocorkan isi pertemuan yang salah satunya ternyata membahas amandemen terbatas UUD 1945.

Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan rakyat mesti harus hati-hati. Sebab, bisa saja amandemen terbatas bisa menyasar substansi yang dikhawatirkan banyak kalangan, yakni perubahan masa jabatan presiden.


"Jika benar apa yang dikemukan oleh Zulhas, maka rakyat harus hati-hati. Jika benar ada pembahasan amandemen, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan presiden, ini sudah keterlaluan,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menduga ada upaya kerjasama atau persekongkolan antar elite partai politik dengan pemegang kekuasaan negara untuk dapat melanggengkan kepentingan mereka.

“Ini bisa terjadi persekongkolan para elite untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dan rakyat bisa marah. Elite merasa kuat dan hebat, sehingga mahasiswa dan rakyat dianggap lemah,” tutupnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan partai koalisi secara umum memang membahas pandemi Covid-19.

Selain itu, Zulhas mengungkapkan bahwa soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu.

"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa'," ujar Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya