Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Bukan Marah-marah, Mensos Seharusnya Segera Realisasikan Data Terpadu Kesejahteran Sosial

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 19:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bukan sekali dua kali aksi emosional ditunjukkan Tri Rismaharini sejak resmi menjabat Menteri Sosial. Sehingga tak heran jika banyak pihak yang menilai aksi marah-marah Risma terkesan hanya pencitraan semata.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, pun tak menampik kalau marah-marah yang kerap ditonjolkan Risma terkesan pencitraan. Menurutnya, amukan Risma seharusnya tidak perlu ditampilkan di hadapan masyarakat.

"Memang dari sisi pencitraan, marah-marah itu terkesan peduli dan berpihak kepada wong cilik. Padahal sebelumnya Bu Risma juga ngamuk-ngamuk saat penyerahan bantuan sosial. Jadi yang dibutuhkan rakyat itu bukan marah-marah tapi arahan yang jelas dan terukur,” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/8).


Ditambahkan politikus PKS ini, sebagai Menteri Sosial seharusnya Risma fokus merealisasikan data terpadu, agar tidak ada laporan bantuan sosial yang terhambat.

"Untuk mendukungnya, data terpadu kesejahteraan sosial menjadi penting dan mendesak direalisasikan. Di samping itu, hal-hal yang menyebabkan warga terlambat mendapat bansos, dievaluasi serta diperbaki,” katanya.

Legislator asal Aceh ini justru mempertanyakan SOP Menteri Sosial dalam hal pengawasan dan penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19 ini.

“Apakah Bu Risma sufah punya SOP pengawasan dan penyaluran bansos? Kalau sudah ada maka tegakkan saja SOP itu. Marah-marah justru terkesan tidak punya SOP,” demikian Nasir Djamil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya