Meski utang luar negeri sudah menggunung, pemerintah masih belum mau berhenti mendapatkan tambahan utang. Meskipun dampaknya bisa saja akan memberatkan APBN di kemudian hari.
Dalam pandangan Arief Poyuono, pemerintah terus melakukan utang dengan sejumlah strategi. Arief pun mengibaratkan 2 keluarga yang menggunakan utang dengan cara berbeda.
"Ada dua keluarga masing-masing diberi pinjaman Rp 150 juta. Keluarga A untuk beli mobil karena ingin terlihat wah, dan kemudian disewakan mobilnya Rp 500 ribu per hari. Keluarga B membeli gerobak nasi goreng @Rp 5 juta dapat 30 gerobak, disewakan Rp 20 ribu/gerobak/hari kepada 30 tukang nasi goreng," paparnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (28/8).
"Nah saat ini (seperti itu) strategi penggunaan utang negara yang dilakukan oleh Pemerintah jokowi. Kira-kira yang mana yang paling cocok jika berdasarkan contoh dua keluarga tersebut?" imbuhnya.
Ditambahkan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, pengunaan utang untuk bangun infrastruktur, bantuan sosial, dan lain lain semua diusulkan oleh bawahan Jokowi.
Seperti membangun banyak bandara yang belum beroperasi, pelabuhan yang masih sepi, jalan tol, kereta cepat, hingga LRT Rawamangun-Kelapa Gading.
"Apakah signifikan untuk keperluan masyarakat saat ini? Dan apakah setelah selesai dibangun bisa menyumbangkan untuk meningkatkan PDB? Pikirkan ini," tegasnya.
Memang, diakui Arief, utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur bisa berdampak terhadap tumbuhnya ekonomi dari sisi komsumsi.
"Pertanyaannya, setelah selesai apakah memberikan dampak terhadap PDB atau justru memberatkan APBN?" tanya Arief lagi.
"Sejauh mana Jokowi tahu pengunaan utang misal pembangunan infrastruktur yang diusulkan anak buahnya akan bisa memberikan dampak terhadap peningkatan products domestic bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja baru ketika infrastruktur tersebut sudah selesai dibangun," demikian Arief Poyuono.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sudah mencapai Rp 6.554,56 triliun. Angka tersebut disebut mencapai 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB.
