Berita

Ilustrasi vaksinasi/Net

Politik

Pimpinan Komisi IX: Vaksinasi Bukan Lagi Menciptakan Herd Immunity Melainkan Herd Protection

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 10:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebaran varian delta yang massif telah menyebabkan penurunan pada efikasi vaksin Covid-19. Akibatnya, target herd immunity atau kekebalan komunal pun dirasa sulit tercapai.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, salah satu cara mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, vaksin harus memiliki transmission blocking ability atau kemampuan menghentikan penularan.

"Akan tetapi, cepatnya mutasi virus corona, seperti munculnya varian delta, telah membuat efikasi (kemanjuran) vaksin Covid-19 yang ada menurun," kata Charles kepada wartawan, Sabtu (28/8).


Dalam membangun herd immunity, pemerintah juga harus membangun kesadaran baru dengan membentuk pola perlindungan komunal melalui program vaksinasi.

"Vaksin memang tidak mungkin memberikan herd immunity, tetapi bisa memberikan perlidungan atau herd protection dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19," katanya.

Legistaor PDI Perjuangan ini meyakini, herd protection ini yang juga akan mencegah terjadinya sakit berkategori berat pada pasien Covid-19, sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan.

"Herd protection ini ikut mencegah terjadinya risiko kelumpuhan sistem kesehatan, seperti nyaris terjadi saat serangan gelombang kedua Covid-19 oleh varian delta pada Juli lalu atau saat cakupan vaksinasi masih sangat minim," jelasnya.

Meski begitu, masih kata Charles, pemerintah harus terus bergerak untuk mencapai target 2 juta vaksinasi per hari meski berat mencapai target herd immunity.

"Vaksinasi bukan hanya harus dipercepat, tapi sasarannya juga harus diperluas, tidak lagi hanya 70 persen dari populasi, sebagaimana syarat herd immunity yang didengungkan selama ini," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya