Alkes Tes Covid-19 Mash Impor dan Harganya Mencekik, YLKI Desak Pemerintah Bongkar Praktik Mafia Alkes Impor

Dugaan permainan mafia alat kesehatan (alkes) impor di endus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kaitannya dengan mahalnya harga alat tes PCR dan Swab Antigen, sehingga menyebabkan upaya pelacakan (tracing) Covid-19 menjadi tidak maksimal.

"Aparat penegak hukum harus memberantas praktek impor Alkes PCR maupun Antigen, karena ini kan masa pandemi. Jangan sampai dipolitisir atau pun dibuat ladang bisnis," ujar peneliti YLKI, Agus Suyatno, menyampaikan permintaannya kepada pemerintah melalui keteangan tertulis kepada wartawan pada Jumat, (27/8).

Karena itu, lanjut Agus, pemerintah harus segera membenahi sistem pengadaan alkes yang dipergunakan untuk pelacakan kasus positif Covid-19, dan juga menginvestigasi lebih jauh apakah memang benar ada mafia impor Alkes yang bermain dalam situasi darurat saat ini.

"Kalau memang terbukti dan kemudian diberikan pemerintah, dan ini ujungnya meresahkan konsumen karena harganya lebih mahal harus ditindak tegas," ucapnya.

Kendati demikian, Agus mendorong pemerintah mempunyai kemauan politik agar lebih mudah dalam memberantas para mafia Alkes tersebut. Di samping itu, ia juga memandang perlu adanya pengembangan produk anak bangsa, agar harga PCR atau pun Antigen bisa lebih murah.

"Ini tentu saja meringankan beban masyarakat karena akan menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sudah pernah mengungkap adanya pengembangan beragam alat kesehatan dan obat-obatan yang bisa diproduksi di dalam negeri.

"Semua alkes dan obat-obat ini sebanyak mungkin akan dibuat dalam negeri,” ujar Luhut dalam Peluncuran Gernas BBI Pelangi Sulawesi, Kamis (26/8).

Luhut juga mengungkapkan, perputaran yang ada di Industri kesehatan Indonesia saat ini sangat besar, yaitu mencapai Rp 490 triliun. Namun sayangnya, barang-barang di industri kesehatan masih banyak yang impor.

Menurutnya, reformasi industri kesehatan tersebut juga sesuai dengan intruksi Presiden RI Joko Widodo. Sehingga kebutuhan produk kesehatan dapat menggunakan produk obat dan alat kesehatan buatan dalam negeri.

"Ini ada Rp 490 triliun dana di sektor kesehatan dan kebanyakan kita masih impor. Maka Presiden perintahkan untuk produksi dalam negeri diperkuat, sekarang proses berjalan," pungkasnya.