Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Sambut Baik Perpres 68/2021, Saleh Daulay: Tujuannya Agar Semua Kebijakan yang Dikeluarkan Tidak Tumpang Tindih

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 23:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peraturan Presiden (Perpres) 68/2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga didukung Partai Amanat Nasional (PAN).

Melalui Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, partai berlambang matahari ini memaprakan alasannya mendukung beleid baru yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut.

Kata Saleh, jika publik mempertanyakan terkait tidak sinkronnya kebijakan menteri hingga munculnya Perpres 68/2021, hal ini perlu dipertanyakan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg).


"Karena kalau Perpres itu digodoknya di Setneg," ucap Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/8).

Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan liar masyarakat soal tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, Saleh justru bukan menyoal dari penerbitan Perpres 68/2021.

Akan tetapi, dia menafsirkan lahirnya Perpres tersebut menandakan apa yang disampaikan Presiden harus dilakukan oleh anak buahnya. Karena, banyak permintaan dari masyarakat yang meminta Jokowi turun langsung dalam setiap kebijakan yang ditelurkam.

"Kenapa? Karena banyak pilihan yang meminta Presiden untuk langsung menangani masalah pandemi ini. Salah satu cara untuk keterikutan Presiden secara langsung itu adalah dengan mengetahui seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga yang ada," katanya.

"Jadi sehingga kan apapun keputusan yang ada itu diketahui oleh Presiden," imbuhnya.

Saleh menambahkan, adanya Perpres tersebut merupakan satu bentuk keingintahuan Jokowi terhadap kerja anak buahnya. Meski, kewenangan menteri untuk mengeluarkan peraturan menteri tetap dipegang oleh menteri secara administratif.

"Presiden kemungkinan ingin mengetahui secara lebih utuh seluruh peraturan yang dikelurkan di seluruh kabinetnya di kementerian lembaga yang ada," ucapnya.

Dari situ, Saleh menyimpulkan tujuan dikeluarkannya Perpres 68/2021 tersebut agar semua kebijakan antar kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih.

"Tujuannya adalah bagaimana agar semua kebijakan yang tertulis dan dikeluarkan oleh masing-masing kementerian lembaga itu memang betul-betul tidak ada yang tumpang tindih. Tidak ada yang katakanlah bertolak belakang. Jadi semuanya harus sinkron dan harmonis," katanya.

"Saya kira dengan keluarnya Perpres itu, dari satu pihak itu tentu sangat baik ya kita harapkan itu bisa menjaga sinergitas antara seluruh kementerian lembaga dalam menangani pandemi yang ada saat ini," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya