Berita

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Gabung Koalisi Jokowi, PAN Bantah Main Politik Dua Kaki

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masuk dalam bagian koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak menjadikan Partai Amanat Nasional (PAN) memainkan politik dua kaki.

Begitu jawaban Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni yang menuding PAN kerap bermain politik dua kaki. Yakni, saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain mengkritisi Presiden Jokowi.

Viva Yoga menjelaskan, situasi politik saat ini sudah berbeda. Setidaknya, jika dilihat sebelum dan sesudah pemilihan presiden (Pilpres) 2019.


Pada saat itu, kata Viva, PAN memang punya Asman Abnur yang menjadi Menpan RB kabinet Jokowi-JK. Tetapi, Asman ditarik mundur karena pada Pilpres 2019, PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pada saat menjelang Pilpres 2019, ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon capres-cawapres. Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet," kata Viva kepada wartawan, Jumat (27/8).

Situasi berbeda sama sekali terjadi usai Pilpres 2019. Dijelaskan Viva, pada fase ini, Presiden Jokowi menyatukan semua kekuatan termasuk Prabowo dan Sandiaga yang diajak bergabung dalam kabinet.

"Paska Pilpres 2019, semua kekuatan politik nasional bersatu. Bahkan paslon capres yang didukung PAN di Pilpres diangkat oleh presiden terpilih, Pak Jokowi menjadi menteri, yang membantu presiden dalam tugas-tugas negara," jelasnya.

Lanjyt Viva, perihal kritik yang dilayangkan kader PAN, hal itu dilakukan di DPR DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota DPR.

"Yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting, dan controlling atau pengawasan. Semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya