Berita

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Gabung Koalisi Jokowi, PAN Bantah Main Politik Dua Kaki

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masuk dalam bagian koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak menjadikan Partai Amanat Nasional (PAN) memainkan politik dua kaki.

Begitu jawaban Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni yang menuding PAN kerap bermain politik dua kaki. Yakni, saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain mengkritisi Presiden Jokowi.

Viva Yoga menjelaskan, situasi politik saat ini sudah berbeda. Setidaknya, jika dilihat sebelum dan sesudah pemilihan presiden (Pilpres) 2019.


Pada saat itu, kata Viva, PAN memang punya Asman Abnur yang menjadi Menpan RB kabinet Jokowi-JK. Tetapi, Asman ditarik mundur karena pada Pilpres 2019, PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pada saat menjelang Pilpres 2019, ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon capres-cawapres. Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet," kata Viva kepada wartawan, Jumat (27/8).

Situasi berbeda sama sekali terjadi usai Pilpres 2019. Dijelaskan Viva, pada fase ini, Presiden Jokowi menyatukan semua kekuatan termasuk Prabowo dan Sandiaga yang diajak bergabung dalam kabinet.

"Paska Pilpres 2019, semua kekuatan politik nasional bersatu. Bahkan paslon capres yang didukung PAN di Pilpres diangkat oleh presiden terpilih, Pak Jokowi menjadi menteri, yang membantu presiden dalam tugas-tugas negara," jelasnya.

Lanjyt Viva, perihal kritik yang dilayangkan kader PAN, hal itu dilakukan di DPR DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota DPR.

"Yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting, dan controlling atau pengawasan. Semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya