Berita

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Perpres 68/2021 Aneh Bin Ajaib

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 11:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 68/2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dinilai aneh.

"Ini aturan yang aneh bin ajaib," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/8).

Bagi Mardani, aturan itu tidak perlu diterbitkan jika seluruh elemen pendukung Presiden Jokowi sudah bekerja sesuai fungsinya.


"Mestinya semua sudah otomatis terawasi. Presiden didukung Sekretaris Kabinet, Sekertaris Negara, Kantor Staf Presiden dan banyak staf khusus," katanya.

Meski begitu, anggota Komisi II DPR RI ini juga menantikan penjelasan dari Jokowi mengapa sampai diterbitkan aturan tersebut.

Jika tidak ada penjelasan, kata dia, wajar jika ada persepsi Jokowi gagal mengawasi kinerja anak buahnya.

"Jika masih ada aturan ini maknanya bisa dua selama ini pengawasan tidak berjalan efektif dan kedua presiden tidak percaya pada para menterinya," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya