Berita

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus/Repro

Politik

Diajak Kunker ke Kaltim, Jokowi Sedang Singkirkan LBP dan Menimang Prabowo, atau Minta Restu Amandemen?

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengajak Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menarik perhatian publik.

Prabowo diajak dalam kunker presiden untuk ikut meninjau kegiatan vaksinasi dan peresmian Jalan Tol Balikpapan, Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, fenomena ini dianggap erat kaitanya dengan politik pemilu 2024 oleh sejumlah pihak.

Salah satu yang memandang demikian ialah Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menilai keikutsertaan Prabowo dalam kegiatan Jokowi tersebut dianggap sebagai kesempatan untuk membicarakan sejumlah hal khusus.


"Bisa saja ada bicara-bicara khusus. Urusan vaksin kan bukan urusan Menhan," ujar Muslim Arbi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/8).

Justru, Muslim Arbi bertanya-tanya jika Prabowo diajak Jokowi memang untuk kepentingan vaksinasi. Sebab menurutnya, tidak mungkin Menhan mau diserahi tugas menangani vaksin di tengah kritikan publik terhadap kinerja pemerintah yang gagal tangani vaksin.

"Sehingga ada 11 anggota Cipayung yang mendesak Jokowi mundur karena gagal atasi pandemi, meski PPKM di perpanjang berkali-kali kaya orang bikin SIM," katanya.

Selain itu, Muslim memandang kebersamaan Jokowi dan Prabowo dalam kunker ke wilayah pembangunan ibu kota baru itu juga bisa membicarakan soal Pilpres 2024. Di mana, ada potensi Jokowi mau berpasangan dengan Prabowo seperti yang diusulkan M. Qodari beberapa saat lalu.

"Atau Jokowi mau lobi Bowo agar Gerindra dukung Amandemen UUD 1945, agar Jokowi ditambah tiga tahun sampai 2027? Atau Jokowi mau singkirkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan timang Bowo?" pungkas Muslim.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya