Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Istana dianggap sedang memberikan isyarat bahwa belum tentu mengangkat perwira TNI Angkatan Laut (AL) untuk menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal TNi Hadi Tjahjanto.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, jabatan pergantian Panglima TNI di era reformasi mengacu pada Pasal 13 UU 34/2004 tentang TNI.
Selama ini seperti ada tradisi bahwa jabatan Panglima TNI dijabat bergantian dari ketiga matra, yakni darat, laut dan udara.
Jika merujuk kepada UU tersebut kata Satyo, pada Pasal 13 Ayat 3 berbunyi bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
Sedangkan dalam Ayat 4 disebutkan bahwa, jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 "dapat" dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi (Pati) aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
"Jika sampai dengan hari ini belum ada sinyal pergantian Panglima hal itu bisa saja sebuah isyarat bahwa Istana belum tentu mengangkat perwira tinggi dari matra angkatan Laut sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pengganti Marsekal Hadi," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/8).
Satyo pun menganggap, sebagian kelompok masyarakat yang setuju dengan isyarat tersebut tentu beralasan bahwa tak ada ketentuan dalam UU yang mengharuskan jabatan Panglima TNI digilir.
"Mengapa 'tidak harus' karena ada diksi 'dapat' dalam konsideran Pasal 13 Ayat 4 di UU 34/2004," demikian analisa Satyo.
Satyo menafsirkan kata dapat dapat ditafsirkan Panglima TNI tidak harus dijabat secara bergantian.
"Tafsir ayat 3 yang berbunyi 'berdasarkan kepentingan organisasi TNI' kalimat ini pun subjektif bagi pelaksana yang memiliki otoritas dalam pergantian Panglima TNI, sehingga dapat disimpulkan adalah tafsir itu melekat dalam hak prerogatif seorang Presiden RI," jelas Satyo.
Jika mengikuti alur tradisi, Satyo berpandangan yang memiliki peluang adalah KSAL.
Namun demikian, dengan adanya tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang mungkin bisa dihindari jika saja KSAL memiliki respons baik dalam mengevaluasi alat tempur AL.
"Gugurnya seluruh awak kapal tersebut akan menjadi hambatan dan alasan krusial bagi KSAL dalam mengikuti prasyarat untuk mendapat persetujuan DPR dalam proses fit and proper test," pungkas Satyo.
