Selain Tidak Mendidik, Jabatan Panglima TNI Digilir Dinilai Bertentangan dengan Good Governance

Jabatan Panglima TNI bergilir matra dianggap tidak mendidik dan bertentangan dengan good governance.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, secara aturan tidak ada yang mewajibkan jabatan Panglima TNI harus bergilir matra.

Saiful Anam mengatakan, format Panglima TNI secara bergiliran tidak baik untuk pengembangan institusi TNI.

"Karena bisa jadi orang yang tidak mampu untuk memimpin, akan tetapi justru karena adanya mitos bergiliran, maka bukan tidak mungkin justru akan menghancurkan management dan leadership TNI kita ke depan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/8).

Saiful menyarankan agar pemilihan Panglima TNI dilakukan secara objektif dan harus berdasarkan kemampuan leadership.

Kata Saiful, jika calon Panglima TNI dilakukan secara bergilir dan tidak mampu memimpin, maka sebaiknya tidak dipaksakan.

Menurut Saiful, jika dipaksakan malah akan membuat instutusi TNI mengalami penurunan.

"Karena kalau dipaksakan maka sama halnya memaksakan kehancuran institusi TNI. Untuk itu jangan lagi dilanjutkan dan dilaksanakan," jelas Saiful.

"Saya menyarankan agar tidak lagi mempertahankan apa yang tidak objektif dan tidak baik. Karena bisa jadi terdapat orang lain yang justru lebih baik daripada yang mendapatkan giliran untuk menduduki jabatan Panglima TNI," sambung Saiful menutup perbincangan.