Berita

Ruang sidang PBB di New York/Net

Dunia

Di Sidang Dewan HAM BBB, China Desak AS dan Sekutu Bertanggung Jawab atas Perang 20 Tahun di Afghanistan

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 08:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tentara AS dan militer mitra koalisinya harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi yang diduga dilakukan mereka di Afghanistan.

Desakan tersebut disampaikan Chen Xu selama sesi tentang laporan pelanggaran Taliban di sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (24/8).

Di depan sidang, Xu, yang tidak memberikan rincian mengatakan bahwa AS, bersama sekutunya diduga telah melakukan pelanggaran dalam hampir 20 tahun sejak pasukannya memasuki Afghanistan untuk memerangi militan Islam Taliban setelah serangan 11 September 2006.


Amnesty International sebelumnya mengatakan bahwa ribuan warga Afghanistan telah terbunuh atau terluka oleh pasukan AS. Hanya sedikit yang telah diadili setelah Departemen Pertahanan AS pada saat itu melakukan pembelaan bahwa itu terjadi hanya untuk menghindari jatuhnya korban.

Selain Amerika, Inggris dan Australia serta beberapa sekutu mengirimkan pasukannya ke Afghanistan. Menurut Xu, negara-negara itu harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer mereka di Afghanistan. Xu berharap sidang hari itu juga mengungkap masalah tersebut.

"Di bawah panji demokrasi dan hak asasi manusia, AS dan negara-negara lain melakukan intervensi militer di negara-negara berdaulat lainnya dan memaksakan model mereka sendiri di negara-negara dengan sejarah dan budaya yang sangat berbeda," kata Xu, seperti dikutip dari Reuters.

Anggota dewan setuju untuk mengamanatkan laporan tentang setiap pelanggaran hak oleh Taliban.

Tidak seperti Amerika Serikat, mitra koalisi NATO dan Rusia, China mungkin diuntungkan karena belum pernah mengirim pasukan ke Afghanistan di masa lalu. Bahkan, saat ini China nampak terlihat merapat ke Afghanistan untuk lebih dekat ke Taliban.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya