Berita

Ruang sidang PBB di New York/Net

Dunia

Di Sidang Dewan HAM BBB, China Desak AS dan Sekutu Bertanggung Jawab atas Perang 20 Tahun di Afghanistan

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 08:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tentara AS dan militer mitra koalisinya harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi yang diduga dilakukan mereka di Afghanistan.

Desakan tersebut disampaikan Chen Xu selama sesi tentang laporan pelanggaran Taliban di sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (24/8).

Di depan sidang, Xu, yang tidak memberikan rincian mengatakan bahwa AS, bersama sekutunya diduga telah melakukan pelanggaran dalam hampir 20 tahun sejak pasukannya memasuki Afghanistan untuk memerangi militan Islam Taliban setelah serangan 11 September 2006.


Amnesty International sebelumnya mengatakan bahwa ribuan warga Afghanistan telah terbunuh atau terluka oleh pasukan AS. Hanya sedikit yang telah diadili setelah Departemen Pertahanan AS pada saat itu melakukan pembelaan bahwa itu terjadi hanya untuk menghindari jatuhnya korban.

Selain Amerika, Inggris dan Australia serta beberapa sekutu mengirimkan pasukannya ke Afghanistan. Menurut Xu, negara-negara itu harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer mereka di Afghanistan. Xu berharap sidang hari itu juga mengungkap masalah tersebut.

"Di bawah panji demokrasi dan hak asasi manusia, AS dan negara-negara lain melakukan intervensi militer di negara-negara berdaulat lainnya dan memaksakan model mereka sendiri di negara-negara dengan sejarah dan budaya yang sangat berbeda," kata Xu, seperti dikutip dari Reuters.

Anggota dewan setuju untuk mengamanatkan laporan tentang setiap pelanggaran hak oleh Taliban.

Tidak seperti Amerika Serikat, mitra koalisi NATO dan Rusia, China mungkin diuntungkan karena belum pernah mengirim pasukan ke Afghanistan di masa lalu. Bahkan, saat ini China nampak terlihat merapat ke Afghanistan untuk lebih dekat ke Taliban.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya